 |
| Advokat Senior, Casman Singodimedjo |
Kota Bima, TM - Sejumlah kritik tajam kembali dilontarkan terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kali ini, pernyataan datang dari Casman Singodimedjo atau biasa disapa Casman, yang menyoroti narasi keberhasilan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, yang dinilai lebih banyak bertumpu pada angka-angka tanpa substansi nyata di lapangan.
Dalam pernyataannya, Casman mengungkapkan bahwa klaim keberhasilan yang sering disampaikan oleh pihak pendukung gubernur cenderung menggunakan “nalar angka kosong”, terutama dalam isu penurunan kemiskinan dan pembangunan sektor pariwisata internasional.
“Jangan bicara angka penurunan kemiskinan atau fondasi pariwisata internasional. Itu kerja rutin pemerintah, bukan sesuatu yang baru. Bahkan teori itu sudah ada sejak 20 tahun lalu,” ujarnya.
Ia menilai, hingga saat ini Pemerintah Provinsi NTB belum menunjukkan gagasan baru maupun terobosan signifikan yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya di Pulau Sumbawa.
Menurutnya, ketimpangan pembangunan antara Pulau Lombok dan Sumbawa semakin terlihat jelas. Salah satu contoh yang disoroti adalah rencana pembangunan proyek jalan tol di Lombok, yang dinilai tidak sebanding dengan kondisi infrastruktur jalan provinsi di Pulau Sumbawa yang masih memprihatinkan.
“Kalau benar ada rencana jalan tol di Lombok, itu justru paradoks dengan kondisi jalan provinsi di Sumbawa. Ini menunjukkan tidak adanya keseimbangan pembangunan,” tegasnya.
Casman yang juga advokat senior ini menekankan bahwa masyarakat Pulau Sumbawa membutuhkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah provinsi, bukan sekadar narasi keberhasilan berbasis data statistik semata.
Ia juga menyebut bahwa isu ini menjadi poin penting yang perlu dijawab oleh pemerintah, terutama terkait arah kebijakan pembangunan yang dinilai belum merata dan kurang inovatif.
Di akhir pernyataannya, Casman menyindir bahwa kondisi tersebut bisa menjadi catatan penting bagi kepemimpinan gubernur ke depan, bahkan memunculkan tagar kritik seperti “gubernur satu periode”.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Provinsi NTB terkait kritik tersebut. (Red)
.png)
