 |
| Herys |
BIMA, TM — Aktivis Herys melontarkan kritik tajam terhadap kinerja DPRD Kabupaten Bima, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap perizinan tambak udang yang marak beroperasi di wilayah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Menurut Herys, DPRD dinilai belum maksimal dalam menindaklanjuti berbagai persoalan yang berkaitan dengan legalitas tambak udang. Ia menyoroti sikap diam para wakil rakyat, padahal isu tersebut telah berulang kali disampaikan oleh masyarakat maupun aktivis.
“DPRD sering mempertanyakan minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi di sisi lain tidak serius mengawasi sektor yang berpotensi menyumbang PAD besar seperti tambak udang. Ini kontradiktif,” tegas Herys.
Ia juga mempertanyakan kejelasan izin usaha tambak udang yang selama ini beroperasi. Menurutnya, banyak indikasi tambak yang belum memiliki izin lengkap, namun tetap dibiarkan berjalan tanpa pengawasan ketat dari pihak legislatif.
Herys mengingatkan bahwa fungsi utama DPRD adalah melakukan kontrol terhadap seluruh proses pembangunan di daerah, termasuk memastikan setiap investasi berjalan sesuai aturan dan memberikan kontribusi nyata bagi daerah.
“Masalah tambak udang ilegal sudah berkali-kali kami suarakan. Bahkan sudah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Tapi sampai hari ini, belum ada kejelasan sejauh mana hasil analisa dan tindak lanjutnya,” ujarnya.
Ia mendesak DPRD Kabupaten Bima untuk lebih serius menjalankan fungsi pengawasan dan tidak terkesan tutup mata terhadap persoalan yang berpotensi merugikan daerah.
“Jangan sampai publik menilai DPRD hanya aktif dalam wacana, tetapi lemah dalam tindakan. Kami butuh langkah konkret, bukan sekadar janji,” tutup Herys.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak DPRD Kabupaten Bima terkait kritik yang disampaikan oleh aktivis tersebut. (Red)
