 |
| Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan |
Jakarta, TM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali mengikuti Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Keikutsertaan ini menjadi momentum penting bagi Kementerian ATR/BPN untuk mempertahankan prestasi sebagai badan publik dengan predikat Informatif, kategori tertinggi dalam penilaian keterbukaan informasi publik. Prestasi tersebut berhasil dipertahankan secara konsisten selama lima tahun terakhir.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menyampaikan harapannya agar kementerian yang dipimpinnya bersama Menteri ATR/Kepala BPN dapat kembali mempertahankan predikat tersebut pada penilaian tahun ini.
“Kita berharap tetap bisa mempertahankan predikat sebagai badan pemerintah informatif. Dari sisi kementerian, seluruh jajaran baik pusat maupun daerah, telah berupaya keras agar kita tetap mendapatkan predikat informatif dalam pelaksanaan uji publik kali ini,” ujar Ossy usai mengikuti uji publik.
Menurutnya, capaian keterbukaan informasi publik merupakan hasil komitmen seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, terbuka, dan tepercaya.
Ossy menjelaskan, keterbukaan informasi bukan berarti seluruh informasi dapat dipublikasikan tanpa batas. Terdapat informasi yang wajib disampaikan kepada masyarakat, tetapi ada pula informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, badan publik harus mampu memberikan penjelasan secara transparan mengenai informasi yang dapat diakses masyarakat maupun dasar hukum terhadap informasi yang dikecualikan.
“Kementerian ATR/BPN selalu berusaha untuk bisa mendiseminasikan informasi dengan seluas-luasnya. Utamanya berkaitan dengan hal yang ingin diketahui masyarakat, seperti layanan-layanan pertanahan itu apa saja, prosedurnya,” tuturnya.
Ia menegaskan, keterbukaan informasi sangat penting agar masyarakat memahami secara utuh hak, prosedur, serta mekanisme dalam memperoleh pelayanan pertanahan dan tata ruang.
Sejalan dengan upaya tersebut, Kementerian ATR/BPN juga terus melakukan pembenahan kualitas pelayanan melalui berbagai inovasi yang memberikan kepastian waktu penyelesaian layanan.
Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) yang kini dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari. Selain itu, tahun ini ATR/BPN meluncurkan layanan Pengukuran Terjadwal dengan target penyelesaian paling lama 12 hari hingga diterbitkannya Peta Bidang Tanah (PBT).
“Kalau info layanan pertanahan dan tata ruang kita lakukan secara terbuka, artinya masyarakat dapat mendapatkan pemahaman yang utuh terkait dengan pelayanan yang kita berikan. Jadi, pada posisi itu kami terus ingin memperbaiki pelayanan yang dilakukan,” pungkas Ossy.
Uji Publik KIP 2026 merupakan tahapan presentasi sekaligus penilaian akhir dalam rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat. Kegiatan ini diikuti kementerian dan lembaga yang telah lolos verifikasi Self Assessment Questionnaire (SAQ) 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Uunk Din Parunggi, beserta jajaran Kementerian ATR/BPN.
Melalui keterbukaan informasi dan inovasi pelayanan, Kementerian ATR/BPN berharap kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan semakin meningkat serta hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik dapat terpenuhi dengan baik. (Red)
