 |
| Tambora Media / AI |
Sorotan itu disampaikan melalui akun Facebook Qadrin Enstain. Dalam tulisannya, ia menguraikan perjalanan lahirnya KNMP Kore yang menurutnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses dan keterlibatan berbagai pihak.
Sejumlah pihak yang disebut berperan antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima sebagai fasilitator, serta Pemerintah Desa Kore dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Kore.
Selain itu, masyarakat pesisir Desa Kore disebut menjadi bagian penting dalam proses lahirnya program KNMP di wilayah tersebut.
Menurut Qadrin, keberadaan KNMP merupakan harapan baru bagi masyarakat pesisir, khususnya dalam mengoptimalkan potensi sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA).
Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan mutu hasil tangkapan nelayan sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat pesisir.
Namun, di tengah proses pembangunan tersebut, ia menyoroti munculnya kelompok yang disebutnya sebagai "elit".
Kelompok tersebut, menurutnya, dikhawatirkan berupaya memperoleh akses terhadap dana pembangunan KNMP dengan memanfaatkan situasi yang berkembang.
Dalam unggahannya, Qadrin bahkan menyebut adanya potensi rekayasa sosial, rekayasa administrasi, intervensi hingga intimidasi dalam proses pembangunan KNMP.
"Elit inilah yang akan membuat kisruh nantinya," demikian salah satu poin yang disampaikan dalam unggahan tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa Kopdes Merah Putih Kore, Pemerintah Desa Kore dan masyarakat pesisir memiliki identitas serta kelompok yang jelas dalam mendukung pembangunan KNMP.
Menurutnya, ketiga unsur tersebut memiliki kapasitas dan kekuatan untuk mengawal keberhasilan pembangunan KNMP tanpa harus dipengaruhi oleh kepentingan dari luar.
Sorotan tersebut pada dasarnya menekankan pentingnya transparansi, keterlibatan masyarakat dan pengelolaan program sesuai aturan agar pembangunan KNMP benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak-pihak yang disebut dalam unggahan tersebut terkait tudingan adanya dominasi kelompok tertentu, intervensi maupun dugaan rekayasa dalam proses pembangunan KNMP Kore.
Publik pun diharapkan dapat mengawal proses pembangunan KNMP secara bersama-sama sehingga program strategis tersebut tidak bergeser dari tujuan awalnya, yakni meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pesisir. (Red)
