 |
| Direktur Eksekutif LEAD NTB, Agus Mawardy |
KOTA BIMA, TM — Direktur Eksekutif LEAD NTB, Agus Mawardy, mengkritik fungsi pengawasan DPRD di tengah berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP), khususnya kegiatan pembangunan kolam retensi Amahami.
Agus menilai, DPRD semestinya lebih peka dan responsif terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam perjalanan proyek pengendalian banjir bernilai ratusan miliar rupiah tersebut.
“Kalau dewan ini peka di tengah banyaknya persoalan yang dialami dalam perjalanan proyek dan program NUFReP, pengawasan ini seolah-olah tidak ada,” ujar Agus Mawardy.
Menurutnya, berbagai dugaan kesalahan, dugaan pelanggaran maupun persoalan lain yang muncul dalam pelaksanaan NUFReP seharusnya menjadi objek pengawasan serius DPRD. Termasuk persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kolam retensi Amahami.
Agus juga menyinggung dugaan keterkaitan salah satu pimpinan DPRD dengan usaha galian C, yang menurutnya kemudian masuk dalam rantai penyediaan material yang digunakan dalam program NUFReP.
“Kita tahu kan pimpinan ini terafiliasi dengan salah satu usaha galian C, yang kemudian perusahaan ini masuk menjadi bagian material yang digunakan dalam program NUFReP, proyek pengendalian banjir ratusan miliar,” katanya.
RDP LEAD Belum Dijadwalkan
Sebagai bagian dari upaya meminta penjelasan, LEAD NTB telah mengajukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) melalui surat resmi. RDP tersebut diharapkan menjadi forum untuk membahas secara terbuka berbagai persoalan dalam program NUFReP, khususnya pembangunan kolam retensi Amahami.
Namun hingga kini, RDP yang diajukan LEAD tersebut belum dijadwalkan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Ihya Ghazali menjelaskan bahwa pimpinan daerah tengah mengikuti rapat koordinasi di tingkat Provinsi NTB bersama KPK, BPKP, Inspektorat, serta sejumlah kepala dinas yang diundang dari seluruh NTB.
“Pimpinan lagi ikut rakor di provinsi bersama KPK, BPKP, Inspektorat dan banyak Kadis yang diundang se-NTB,” demikian penjelasan Ihya Ghazali.
Bagi LEAD NTB, persoalan NUFReP tidak semestinya hanya dilihat dari hasil pembangunan fisik. Perencanaan, pengadaan material, penggunaan anggaran, persoalan lahan, dampak lingkungan, hingga manfaat kolam retensi bagi masyarakat juga perlu mendapatkan pengawasan.
Agus berharap DPRD menggunakan fungsi pengawasannya secara maksimal dan membuka ruang klarifikasi terhadap berbagai persoalan yang berkembang.
Dengan belum dijadwalkannya RDP, publik kini menunggu apakah DPRD akan memberikan ruang pembahasan terbuka untuk mengurai berbagai sorotan terhadap pelaksanaan NUFReP dan pembangunan kolam retensi Amahami. (Red)
