 |
| DPRD Kabupaten Bima menggelar Rapat Paripurna |
BIMA, TM – DPRD Kabupaten Bima menggelar Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan penjelasan Bupati Bima atas pengajuan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027, Kamis (20/8/2026).
Rapat Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bima, Diah Citra Pravitasari, S.I.P. Kegiatan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Bima, Adel Linggi Ardi, yang mewakili Bupati Bima, para anggota DPRD Kabupaten Bima, unsur Forkopimda, serta sejumlah pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Bima.
Penyampaian KUA-PPAS menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2027.
Melalui paripurna tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima menyampaikan arah kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran yang akan menjadi dasar dalam pembahasan rancangan APBD 2027 bersama DPRD.
Agenda ini sekaligus menandai dimulainya tahapan pembahasan RAPBD Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2027 antara legislatif dan eksekutif.
Setelah Rapat Paripurna, pembahasan akan dilanjutkan melalui rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bima dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Pembahasan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai Jumat, 21 Agustus 2026 hingga Rabu, 26 Agustus 2026.
Dalam rangkaian pembahasan itu, Banggar DPRD bersama TAPD akan melakukan pendalaman terhadap berbagai aspek dalam KUA-PPAS, termasuk arah kebijakan anggaran dan prioritas program pembangunan yang akan dituangkan dalam APBD Tahun Anggaran 2027.
Selanjutnya, pada Kamis, 27 Agustus 2026, DPRD Kabupaten Bima akan kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian hasil pembahasan oleh Badan Anggaran.
Pada kesempatan tersebut juga akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) KUA-PPAS antara Bupati Bima dan pimpinan DPRD Kabupaten Bima.
Rangkaian tahapan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan penyusunan APBD Kabupaten Bima 2027 berjalan sesuai ketentuan, sekaligus mengakomodasi prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Dengan dimulainya pembahasan KUA-PPAS, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Bima diharapkan dapat menyusun arah kebijakan anggaran yang efektif, transparan, tepat sasaran, serta mampu mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bima. ()Red
