 |
| Fahru Mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Soromandi Mataram (HIMSI-M). |
OPINI - Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) selama bertahun-tahun dipromosikan sebagai daerah dengan potensi besar, mulai dari pariwisata kelas dunia, kekayaan alam yang melimpah, budaya yang kuat, serta masyarakat yang pekerja keras sering dijadikan wajah utama pembangunan daerah, namun muncul beberapa pertanya yang mencoba menggelitik pemerintah: apakah seluruh potensi tersebut benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat, atau justru memperlihatkan ketimpangan struktural yang terus membias?
Dalam masa kepemimpinan Iqbal-Dinda saat ini, masyarakat justru menyaksikan adanya ketimpangan struktural yang sangat serius. Pemerintah daerah khususnya (Gubernur), seharusnya hadir sebagai motor pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, akan tetapi yang terlihat hari ini justru lebih banyak pencitraan dan publikasi prestasi di media sosial, sementara berbagai persoalan mendasar masyarakat masih belum terselesaikan.
Jika dilihat dari kacamata ekonomi, NTB saat ini menempati urutan kedua pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia setelah Maluku Utara, dengan angka pertumbuhan mencapai 13,64%. Secara angka, capaian ini terlihat membanggakan dan mengungguli banyak provinsi lain di Indonesia, namun pertumbuhan ekonomi tersebut menimbulkan pertanyaan besar dari kita: siapa yang sebenarnya menikmati hasil pertumbuhan itu? Sebab, masi ada sekitar 1.493 kilometer jalan rusak parah yang belum mampu dibenahi oleh pemerintah provinsi NTB, dalam prespektif ekonomi: pembangunan dasar seperti infrastruktur adalah sarat utama percepatan peertumbuhan ekonomi. Ditingginya angka pertumbuhan ekonomi, masyarakat di berbagai daerah pesisir masih merasakan ketimpangan pembangunan yang singnifikat.
Salah satu studi kasusnya dapat dilihat di Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, hingga hari ini kondisi infrastruktur jalan di wilayah soromandi hampir 30 tahun tidak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Jalan yang seharusnya menjadi akses utama masyarakat justru berada dalam kondisi rusak dan memprihatinkan.
Padahal, jika dilihat dari perspektif ekonomi, jalan di Soromandi memiliki peran yang sangat penting. Infrastruktur tersebut menjadi jalur utama aktivitas masyarakat, mulai dari sektor pertanian, perikanan, peternakan, hingga akses pelayanan kesehatan. Namun perhari ini, kondisi ini seolah-olah dianggap biasa oleh pemerintah daerah.
Akibat buruknya infrastruktur, masyarakat Soromandi harus menghadapi berbagai risiko setiap hari. Truk pengangkut hasil pertanian sering mengalami kecelakaan dan terguling akibat jalan rusak, bahkan pernah terjadi seorang ibu terpaksa melahirkan di tengah perjalanan karena sulitnya akses menuju fasilitas kesehatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan di NTB bukan sekadar persoalan angka statistik, melainkan kenyataan yang dirasakan langsung oleh masyarakat kecil di pelosok sana.
Lalu, siapa yang harus bertanggung jawab atas kondisi ini? Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan pembangunan berjalan merata dan dirasakan oleh seluruh masyarakat, termasuk daerah-daerah terpencil. Infrastruktur bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut keselamatan, kesejahteraan, dan hak dasar masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang layak.
Karena itu, pemerintah NTB perlu segera mengambil langkah serius dalam menyelesaikan persoalan ketimpangan pembangunan, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini terpinggirkan. Jika tidak, maka pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya akan menjadi kebanggaan palsu saja, sementara masyarakat tetap hidup dalam keterbatasan dan ketimpangan struktural. (Red)
Penulis: Fahru Mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Soromandi Mataram (HIMSI-M).
