 |
| Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, saat terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia |
Kota Bima, TM — Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, menegaskan bahwa penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia harus dimaknai lebih dari sekadar agenda rutin tahunan. Menurutnya, LHP menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.
Hal tersebut disampaikan Syamsurih saat menghadiri kegiatan penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Senin (25/5/2026).
Kegiatan itu turut dihadiri oleh Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin, Kepala BPK RI Perwakilan NTB Dr. Suparwadi, serta sejumlah kepala daerah, pimpinan DPRD se-NTB, inspektur, dan kepala BPKAD dari seluruh wilayah di Provinsi NTB.
Dalam sambutannya, Syamsurih menekankan bahwa setiap rupiah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan secara penuh dengan integritas tinggi.
“Penyerahan LHP ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi ruang evaluasi dan introspeksi bersama untuk memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan,” tegasnya.
Ia juga memberikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan NTB yang dinilai konsisten dalam mengawal tata kelola keuangan daerah. Menurutnya, BPK tidak hanya berperan sebagai lembaga pemeriksa, tetapi juga mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong sistem keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel.
Lebih lanjut, Syamsurih menyoroti capaian sejumlah daerah di NTB yang berhasil meraih penghargaan pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Wilayah Nusa Tenggara dan Maluku yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Ia menilai, penghargaan tersebut mencerminkan komitmen kuat kepala daerah, kedisiplinan birokrasi, serta efektivitas sistem pengawasan dan pengelolaan pemerintahan.
Meski Kota Bima belum meraih penghargaan tersebut tahun ini, Syamsurih menegaskan hal itu menjadi motivasi besar untuk terus melakukan pembenahan.
“Saya bersama Wali Kota Bima memiliki semangat yang sama, jangan pernah lelah untuk terus berbenah,” ujarnya.
Menurutnya, penghargaan bukanlah tujuan utama, melainkan hasil dari kerja keras dan konsistensi dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik.
Ia menambahkan, momentum LHP tahun ini harus dijadikan titik tolak untuk memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun pengelolaan keuangan daerah yang lebih profesional.
Syamsurih juga menyampaikan optimisme bahwa melalui sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan BPK RI, Kota Bima mampu menjadi salah satu daerah dengan tata kelola pemerintahan terbaik di Provinsi NTB.
“Kami di DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, konstruktif, dan bertanggung jawab agar setiap program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutupnya. (Red)
