 |
| Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri |
Mataram, TM, — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya untuk menekan angka kemiskinan hingga satu digit pada tahun 2027. Hal ini disampaikan oleh Indah Dhamayanti Putri dalam forum Pra-Musrenbang RKPD NTB 2026.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur yang akrab disapa Umi Dinda itu menekankan pentingnya perubahan pola kerja dari kompetisi sektoral menuju kolaborasi lintas wilayah. Menurutnya, ego sektoral selama ini menjadi salah satu penghambat utama efektivitas pembangunan di daerah.
“Sudah saatnya kita membongkar pola lama. Tidak ada lagi ruang untuk ego sektoral yang hanya melahirkan tumpang tindih program dan pemborosan anggaran. Provinsi dan kabupaten/kota harus berada dalam satu sistem yang sinkron,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan berbasis realitas di lapangan, bukan sekadar laporan administratif. Pemerintah, kata dia, harus memahami persoalan riil yang terjadi di desa maupun kabupaten untuk merumuskan solusi yang tepat sasaran.
“Saya tidak butuh laporan yang bagus di atas kertas. Saya ingin tahu apa yang macet di desa, apa yang tidak jalan di kabupaten. Dari situ kita cari solusi bersama,” ujarnya.
Untuk mencapai target ambisius tersebut, Pemprov NTB telah merumuskan tiga agenda utama pembangunan yang akan menjadi pilar menuju 2027.
Pertama, penguatan ketahanan pangan melalui perlindungan lahan produktif dari alih fungsi serta peningkatan infrastruktur pendukung sebagai bagian dari peran NTB sebagai lumbung pangan nasional.
Kedua, akselerasi ekonomi digital dan penguatan UMKM. Transformasi digital diharapkan mampu mendorong pelaku usaha lokal naik kelas dan menembus pasar global.
Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui intervensi yang lebih presisi dan terarah, khususnya dalam penanganan stunting, pengangguran, dan kemiskinan.
Dengan strategi yang terukur dan berbasis data, Pemprov NTB optimistis mampu menekan kemiskinan ekstrem hingga mendekati nol persen, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Langkah ini menjadi bagian dari transformasi besar pembangunan NTB yang tidak hanya berorientasi pada capaian angka, tetapi juga pada dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (Red)
