 |
| LMND Kota Bima menggelar dialog publik bertajuk “Pendidikan untuk Siapa? Menakar Arah Kebijakan Wali Kota Bima” di Aula Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Bima, |
KOTA BIMA, TM — Eksekutif Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Bima menggelar dialog publik bertajuk “Pendidikan untuk Siapa? Menakar Arah Kebijakan Wali Kota Bima” di Aula Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Bima, Kamis (16/4/2026). Forum ini menjadi ruang refleksi kritis terhadap arah pembangunan sektor pendidikan di daerah.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten II Setda Kota Bima, H. Supratman, yang hadir mewakili Wali Kota Bima. Dalam pemaparannya, ia menguraikan berbagai capaian sekaligus arah kebijakan pendidikan yang tengah dijalankan pemerintah daerah.
Supratman menegaskan bahwa fokus utama pembangunan pendidikan saat ini mencakup perbaikan sarana dan prasarana, pengembangan minat dan bakat siswa, serta peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru.
Menurutnya, dalam dua tahun terakhir, pengelolaan program revitalisasi sekolah mengalami perubahan signifikan. Jika sebelumnya bergantung pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat, kini pengelolaannya dilakukan langsung oleh satuan pendidikan dengan dukungan data dari dinas terkait.
“Komitmen pemerintah pusat dalam perbaikan sarana sangat besar, dan pemerintah daerah turut memperkuat melalui penyediaan fasilitas pendukung seperti paving blok hingga pembangunan pagar sekolah demi keamanan,” jelasnya.
Dalam aspek pengembangan siswa, Supratman menyoroti pentingnya pembinaan minat dan bakat melalui berbagai kegiatan, termasuk festival karya dan implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Ia juga menekankan bahwa pendekatan pembelajaran kini telah beralih ke model yang berpusat pada siswa (student-centered learning) dan bersifat diferensiatif.
Sebagai mantan Kepala Dinas Dikpora Kota Bima, ia turut mengangkat capaian program Sekolah Penggerak yang pernah menjadikan Kota Bima sebagai salah satu rujukan nasional bersama Lombok Timur.
Lebih jauh, Supratman menekankan pentingnya penguatan pendidikan karakter, khususnya melalui peningkatan kompetensi guru agama Islam. Ia menilai langkah tersebut relevan dalam menjawab tantangan moral generasi muda di era digital.
“Beberapa sekolah unggulan di Kota Bima sudah mengintegrasikan kurikulum dengan nilai-nilai keislaman. Ini menjadi model dalam membangun karakter siswa,” ujarnya.
Ke depan, pemerintah daerah juga berencana mengintegrasikan sistem pendidikan umum dengan pendekatan berbasis madrasah dan pesantren, termasuk penambahan jam pelajaran keagamaan. Kebijakan ini disebut sebagai respons atas meningkatnya minat masyarakat terhadap pendidikan berbasis keagamaan.
Meski demikian, Supratman mengakui bahwa peningkatan kesejahteraan guru masih menjadi pekerjaan rumah. Ia menilai bahwa meskipun pendapatan guru relatif membaik, hal tersebut belum sepenuhnya menjamin kesejahteraan.
Ia juga menegaskan bahwa tanggung jawab pendidikan tidak hanya berada di pundak sekolah, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif dari orang tua dan masyarakat.
“Pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Tanpa dukungan orang tua, upaya sekolah tidak akan maksimal,” tegasnya.
Dialog publik ini berlangsung dinamis dengan berbagai pandangan kritis dari peserta. Forum tersebut diharapkan mampu menjadi ruang kolaborasi dalam merumuskan solusi atas berbagai persoalan pendidikan di Kota Bima.
Menutup kegiatan, Supratman menekankan pentingnya sinergi seluruh elemen dalam mendorong kemajuan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Bima. (Red)
