 |
| Tokoh masyarakat Bima, Amirullah |
KOTA BIMA, TM – Polemik mencuat di tengah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah seorang ibu rumah tangga dilaporkan ke Polres Bima Kota usai mengkritik menu makanan yang disajikan di salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Oi Tui, Kecamatan Wera.
Peristiwa ini menuai sorotan dari berbagai kalangan, termasuk tokoh masyarakat Bima, Amirullah yang akrab disapa Ruma Rengge. Ia menilai langkah pelaporan tersebut sebagai bentuk respons berlebihan terhadap kritik yang seharusnya menjadi bahan evaluasi program.
“Ditengah gencarnya promosi MBG sebagai solusi peningkatan gizi masyarakat, justru muncul ironi. Ketika warga menyampaikan keluhan terkait kualitas makanan, malah dihadapkan pada proses hukum. Ini memunculkan pertanyaan besar: sejak kapan kritik dianggap ancaman?” ujarnya.
Menurutnya, kritik dari masyarakat terlebih yang disampaikan berdasarkan pengalaman langsung merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas program publik. Ia menegaskan, pendekatan hukum terhadap kritik justru mencerminkan ketidaksiapan pengelola dalam menerima evaluasi.
“Dalam negara yang menjunjung partisipasi publik, kritik adalah fondasi, bukan musuh. Ketika suara warga dibungkam dengan laporan, itu bukan ketegasan, melainkan tanda ketakutan terhadap transparansi,” tegasnya.
Ruma Rengge juga menyoroti substansi kritik yang disampaikan warga. Jika memang terdapat masalah dalam kualitas makanan—baik dari sisi higienitas maupun standar gizi—maka menurutnya yang perlu diperiksa adalah sistem pengelolaan dapur program, bukan pelapor kritik.
“Kalau makanannya bermasalah, yang harus dibenahi adalah dapurnya, bukan membungkam yang mengkritik. Sikap seperti ini justru memperkuat kecurigaan publik bahwa ada sesuatu yang ditutupi,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa langkah hukum terhadap warga berpotensi menciptakan efek jera yang berbahaya. Masyarakat bisa memilih diam meski menemukan penyimpangan, sehingga fungsi kontrol sosial menjadi melemah.
“Kalau masyarakat takut bersuara, maka pengawasan publik hilang. Ini berbahaya bagi keberlangsungan program itu sendiri,” lanjutnya.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa program sebesar MBG tidak cukup hanya dijaga dari sisi citra, tetapi harus menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaannya.
“Integritas tidak lahir dari pembungkaman, tapi dari keberanian menerima kritik. Kalau tidak, MBG bisa berubah dari program pro-rakyat menjadi simbol kekuasaan yang anti kritik,” pungkasnya. (Red)
