 |
| Ilustrasi Tambora Media / Al |
MATARAM, TM — Aksi demonstrasi yang digelar Ikatan Mahasiswa Bima (IMBI) Mataram diwarnai kekecewaan mendalam setelah Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Iqbal, tidak menemui massa aksi secara langsung.
Dalam orasinya, massa IMBI menegaskan bahwa kehadiran mereka merupakan bentuk penyampaian aspirasi rakyat yang seharusnya dihargai oleh pemerintah daerah, bukan diabaikan.
“Kami datang membawa aspirasi rakyat, bukan untuk dipermainkan. Namun sangat disayangkan, Gubernur NTB kembali menunjukkan sikap yang mengecewakan dengan tidak berani menemui massa aksi secara langsung,” tegas salah satu perwakilan massa, Senin (27/4/2026) dikutip Media Metromini.
Menurut IMBI, ketidakhadiran gubernur menjadi sinyal lemahnya komitmen dalam mendengar suara masyarakat. Mereka menilai janji-janji untuk menyerap aspirasi publik tidak lebih dari sekadar retorika tanpa implementasi nyata.
“Ini membuktikan bahwa komitmen mendengar suara rakyat hanyalah slogan kosong tanpa keberanian untuk bertanggung jawab,” lanjutnya.
Kekecewaan tersebut bahkan berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan daerah. Massa aksi menilai sikap menghindar dari dialog langsung dengan masyarakat mencerminkan kegagalan moral seorang pemimpin.
“Hari ini kami tegaskan, kepercayaan kami telah hilang. Pemimpin yang takut bertemu rakyatnya sendiri adalah tanda kegagalan moral dalam memimpin,” ujar IMBI melalui pernyataan resmi yang juga disebarluaskan melalui media sosial.
Selain itu, mahasiswa turut mengkritik pola komunikasi pejabat publik yang dinilai lebih aktif tampil di ruang formal dan media, namun tidak hadir saat rakyat menyampaikan persoalan secara langsung.
“Jangan hanya tampil di depan kamera seolah peduli. Saat rakyat datang membawa tuntutan, justru memilih bersembunyi di balik pintu kantor,” kritik mereka.
IMBI menegaskan, masyarakat membutuhkan pemimpin yang hadir secara nyata, mendengar, dan mampu memberikan solusi konkret, bukan sekadar narasi.
“Kami tidak butuh pemimpin yang pandai bicara. Kami butuh pemimpin yang berani hadir, mendengar, dan menyelesaikan masalah. Jika kondisi ini terus berlanjut, kemarahan rakyat akan semakin membesar,” tutup pernyataan tersebut.
Aksi ini menjadi pengingat keras bagi pemerintah daerah bahwa ruang dialog antara pemimpin dan masyarakat merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik. (Red)
