 |
| Warga saat menerima Bantuan Cadangan Pangan / Google Media Metromini / Al |
Kota Bima, TM — Program Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang digulirkan di Kota Bima menuai sorotan. Di tengah klaim pemerintah bahwa kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas utama, sejumlah warga justru mengeluhkan kualitas bantuan beras yang dinilai tidak layak konsumsi.
Program yang disalurkan melalui Bulog dan Badan Pangan Nasional, bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bima, memberikan bantuan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng per Penerima Bantuan Pangan (PBP). Pemerintah Kota Bima juga menambahkan 10 kilogram beras melalui Dinas Ketahanan Pangan.
Berdasarkan data resmi, bantuan ini menyasar 11.422 PBP yang tersebar di 41 kelurahan, dengan total distribusi mencapai 228.440 kilogram beras dan 45.688 liter minyak goreng.
Dalam keterangan resmi Prokopim, Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat, meskipun di tengah tekanan fiskal.
“Meski ruang fiskal kita mengalami tekanan, hal itu tidak akan menyurutkan niat pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Namun, kondisi di lapangan menunjukkan fakta yang berbeda. Di sejumlah wilayah seperti Kelurahan Tanjung, Sadia, Kolo, hingga Penaraga, warga melaporkan kualitas beras yang diterima dalam kondisi buruk.
Umratun Aqila, warga Sadia, mengaku menerima beras yang keras dan berbau saat mengambil bantuan di kantor kelurahan, Kamis (16/4/2026).
“Memang seperti itu beras yang kami dapat kemarin,” ungkapnya, Jumat (17/4/2026) dilansit Media Metromi.
Keluhan serupa disampaikan Malika, warga Penaraga, yang bahkan menemukan kutu pada beras bantuan.
“Ada kutunya, tidak menempel dan agak berbau. Saya terpaksa memasak dengan daun pandan,” katanya.
Meski demikian, sebagian warga tetap memanfaatkan bantuan tersebut. Nurul Qomariyah mengaku masih mengonsumsi beras yang diterimanya.
“Memang berasnya keras, tapi alhamdulillah masih bisa dimakan,” ujarnya.
Di sisi lain, kritik tetap disuarakan sebagai bentuk harapan. Nur Emi menegaskan bahwa masyarakat berhak mendapatkan bantuan dengan kualitas yang baik.
“Bukannya tidak bersyukur, tapi berilah yang terbaik untuk masyarakat,” tegasnya.
Tak hanya soal kualitas, dugaan penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran juga mencuat. Warga Kelurahan Tanjung bahkan mendokumentasikan protes mereka dalam bentuk video, sebagai bentuk kekecewaan terhadap distribusi yang dinilai tidak adil.
Hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait mengenai keluhan kualitas beras tersebut. Warga mendesak Bulog Bima dan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima segera turun tangan untuk melakukan pengecekan menyeluruh, termasuk penarikan dan penggantian beras yang tidak layak konsumsi.
Situasi ini memunculkan ironi: di satu sisi bantuan tersalurkan luas, namun di sisi lain kualitasnya dipertanyakan. Jika kebutuhan dasar benar menjadi prioritas, maka kualitas seharusnya tidak bisa ditawar. (Red)
