 |
| Ilustrasi Tambora Media / Al |
SUMBAWA, TM — Pulau Sumbawa menghadapi potensi gangguan besar pada sektor mobilitas dan distribusi menyusul rencana aksi masif yang akan digelar oleh Aliansi Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa pada 26 Mei 2026. Aksi ini disebut-sebut akan menyasar sejumlah titik strategis yang menjadi urat nadi transportasi dan perekonomian wilayah.
Presiden Aliansi PPS, Muhammad Sahril Amin Dea Naga, menegaskan bahwa keputusan aksi tersebut merupakan hasil konsolidasi internal yang dilakukan melalui rapat teleconference pada 26 April 2026. Dalam rapat itu, seluruh presidium sepakat mengerahkan kekuatan massa secara terorganisir di lokasi-lokasi kunci.
“Aksi ini adalah bagian dari eskalasi perjuangan panjang PPS yang kini memasuki fase penentuan di tahun 2026,” ujar Sahril dikutip dari siarpost.com.
Adapun lima titik yang menjadi fokus aksi meliputi kawasan strategis seperti gerbang PT Amman Mineral Nusa Tenggara, Pelabuhan Poto Tano, Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin, Simpang Bandara Sultan Salahuddin, serta Pelabuhan Sape.
Menurutnya, aksi ini tidak sekadar simbolik, melainkan dirancang untuk memberikan tekanan nyata terhadap jalur transportasi laut, udara, hingga distribusi logistik di seluruh Pulau Sumbawa. PPS bahkan telah memetakan pergerakan massa dalam empat zona strategis, dari wilayah barat hingga timur, termasuk kawasan Benete, Tano, Nanga Tumpu, hingga Sape.
Sebagai langkah antisipasi, masyarakat diimbau untuk menyesuaikan rencana perjalanan guna menghindari potensi gangguan selama aksi berlangsung.
Di sisi lain, keputusan menggelar aksi besar ini disebut sebagai bentuk kekecewaan terhadap lambannya respons pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam membuka ruang dialog terkait pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
Sahril menegaskan, jika jalur komunikasi formal kembali mengalami kebuntuan, pihaknya telah menyiapkan langkah lanjutan sebagai bagian dari strategi perjuangan yang lebih luas.
“Aksi 26 Mei bukan sekadar demonstrasi biasa, melainkan bagian dari skenario tekanan politik yang lebih luas,” tegasnya.
Aksi ini menjadi puncak dari rangkaian panjang gerakan PPS sejak 2025, yang meliputi konsolidasi di tingkat daerah hingga upaya advokasi di tingkat nasional melalui audiensi dengan pemerintah pusat dan DPR RI. (Red)
