 |
| Ilustrasi Tambora Media / Al |
KOTA BIMA, TM — Polemik penghentian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dialami keluarga Maryam di Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, terus menuai perhatian publik. Menyikapi hal tersebut, Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan akan menelusuri penyebab terhentinya bantuan tersebut.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos PPA) NTB, Ahmad Masyhuri, S.H., menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dan akan melakukan pengecekan data secara menyeluruh.
“Data masih dalam proses pemutakhiran oleh aparat kelurahan. Jadi, bantuan belum bisa ditentukan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN),” ujarnya dikutip Media Metromini Kamis (26/3/2026).
Menurutnya, berdasarkan informasi sementara dari Dinas Sosial Kota Bima, penghentian bantuan tersebut diduga berkaitan dengan proses pembaruan data yang saat ini tengah berlangsung di tingkat kelurahan.
Ia menjelaskan, salah satu faktor yang sedang diverifikasi adalah status pekerjaan suami Maryam yang diketahui sebagai karyawan swasta. Kondisi tersebut menjadi bagian dari penilaian dalam sistem DTSEN yang menentukan kelayakan penerima bantuan sosial.
“Dalam program PKH juga ada sistem kuota, sehingga tidak semua yang terdata otomatis menerima bantuan. Semua harus melalui verifikasi sesuai kriteria,” jelasnya.
Sementara itu, keluarga Maryam diketahui telah menerima bantuan PKH selama lebih dari satu tahun. Namun, dalam tiga bulan terakhir, bantuan tersebut terhenti secara tiba-tiba tanpa adanya penjelasan yang jelas, sehingga memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat.
Kondisi ini memicu sorotan terhadap mekanisme evaluasi dan transparansi dalam penyaluran bantuan sosial, khususnya terkait penghapusan atau perubahan data penerima.
Kasus ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah agar tidak hanya mengandalkan sistem administratif, tetapi juga melakukan verifikasi faktual di lapangan. Akurasi data dan kepekaan sosial dinilai sangat krusial agar bantuan benar-benar tepat sasaran, terutama bagi masyarakat yang berada dalam kategori miskin ekstrem.
Pemerintah diharapkan segera memberikan kepastian kepada keluarga Maryam serta memastikan proses penyaluran bantuan berjalan transparan dan berkeadilan. (Red)
