 |
| Ilustrasi / Google A |
KOTA BIMA – Dugaan adanya penerima manfaat fiktif dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat di Kota Bima. Kali ini, sorotan mengarah ke salah satu lembaga pendidikan, yakni PAUD Persistri yang berada di wilayah Penatoi.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa dapur MBG Penatoi 2 melayani hingga 2.303 penerima manfaat (PM) setiap harinya. Namun, jumlah tersebut mulai diragukan setelah muncul indikasi ketidaksesuaian antara data penerima dengan kondisi riil di lapangan.
Sumber internal mengungkapkan perlunya verifikasi langsung guna memastikan keabsahan data tersebut.
“Langsung saja cek ke sekolah dan tanya masyarakat sekitar. Apakah benar ada siswa dan kegiatan belajar mengajar berjalan sesuai dengan jumlah yang didistribusikan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa PAUD tersebut sebelumnya sempat berpindah lokasi pascakebakaran di Kelurahan Lewirato, sehingga validitas jumlah siswa aktif perlu dipastikan kembali.
Keraguan semakin menguat setelah pertanyaan terkait jumlah penerima manfaat yang diajukan kepada Kepala Dapur SPPG Penatoi 2 tidak mendapatkan respons.
Hal ini memunculkan dugaan adanya kemungkinan penggelembungan data penerima manfaat. Jika benar terjadi, praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran dalam pelaksanaan program MBG yang seharusnya menyasar anak-anak yang benar-benar membutuhkan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PAUD Persistri belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut.
Di sisi lain, beredar informasi bahwa jumlah penerima manfaat dari dapur Penatoi 2 berpotensi mengalami penyesuaian, seiring rencana beroperasinya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru di wilayah tersebut.
Kondisi ini memicu kekhawatiran publik terhadap akurasi data dan transparansi pengelolaan program MBG di lapangan. Jika dugaan ini terbukti, maka tidak hanya menjadi persoalan administratif, tetapi juga berpotensi mengarah pada penyimpangan penggunaan anggaran negara.
Tambora Media mendorong pihak terkait untuk segera melakukan verifikasi lapangan serta audit data penerima manfaat secara terbuka dan akuntabel, guna menjaga kredibilitas program nasional tersebut. (Red)
