 |
| Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH. |
Kota Bima, - Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Bima Tahun 2027 digelar Pemerintah Kota Bima di Aula Bappeda Kota Bima, Kamis (19/02/2026). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, SH, Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, SH, Sekretaris Daerah, Inspektur, seluruh Staf Ahli, para Asisten, Kepala OPD, Direktur RSUD Kota Bima, para Kepala Bagian, seluruh Camat se-Kota Bima, serta perwakilan Bappeda Provinsi NTB secara virtual.
Dalam forum tersebut, Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, SH, menyampaikan sejumlah catatan strategis terkait kondisi fiskal daerah. Ia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi nasional melalui Perpres Nomor 1 Tahun 2025 serta pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai kurang lebih Rp303 miliar, berdampak signifikan terhadap struktur APBD Kota Bima. Komposisi belanja pegawai yang hampir menyentuh angka 60 persen, sementara ketentuan ideal berada di kisaran 30 persen, menjadi perhatian serius bersama.
Dalam pembahasan RKPD 2026 sebelumnya, DPRD bersama pemerintah daerah telah menyepakati langkah penyesuaian, termasuk pemotongan TPP ASN sebesar 20 persen dan kebijakan terhadap PPPK yang totalnya mencapai sekitar Rp45 miliar. Menurut Ketua DPRD, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas fiskal agar ruang anggaran tetap tersedia bagi program prioritas dan kebutuhan mendesak masyarakat.
Ketua DPRD juga menyoroti belum optimalnya realisasi anggaran pembebasan lahan. Padahal, percepatan pembebasan lahan sangat krusial untuk mendukung program strategis pengendalian banjir, termasuk normalisasi bantaran sungai dan pembangunan kolam retensi.
Ia mengingatkan bahwa pengalaman banjir besar tahun 2016 yang menimbulkan kerugian hingga sekitar Rp1,7 triliun harus menjadi pelajaran berharga. Program normalisasi sungai, pembangunan kolam retensi di kawasan Taman Ria, serta berbagai intervensi pengendalian banjir tidak boleh terhambat karena persoalan lahan dan koordinasi. DPRD meminta pemerintah daerah mempercepat proses mediasi dan penyelesaian lahan agar program tersebut dapat berjalan sesuai target.
Di akhir penyampaiannya, Ketua DPRD menegaskan komitmen DPRD untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam memastikan setiap kebijakan dan penganggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Di tengah keterbatasan fiskal, seluruh pihak diminta fokus menyelesaikan program prioritas secara tuntas, terutama yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat dan ketahanan Kota Bima terhadap bencana. (Red)
