 |
| Komposisi Fraksi PPP DPRD Kabupaten Bima |
Bima, - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan cacatan Khusus pada rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Bima yang digelar di Aula Utama DPRD Jumat, 11/7/2025.
Pada rapat tersebut Anggota Fraksi PPP memberikan beberapa cacatan untuk pemerintah Kabupaten Bima. Pandangan Umum frasik PPP sudah mengkaji dan menganalisa Raperda di sampaikan Pemerintah Kabupaten Bima
Penyampaian Pandangan Umum Fraksi PPP, disampaika langsung oleh Jasminmalik DPRD Kabupaten Bima. Berikut pandangan Masukan Kritis saran Kontruktif dan peryanyaan subtansi sebagai terurai dalam Poin yakni:
1. Prosentase belanja pegawai cukup tinggi. Untuk tahun anggaran 2024 saja sesuai data yang ada total realisasi belanja operasi yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial yaitu sebesar rp.1,5 triliun lebih, atau sekitar 75 porsen dari belanja Daerah sebesar rp. 2 triliun lebih. Sisanya untuk belanja modal hanya sebesar rp.212 milyar lebih, belanja tak terduga rp.3,5 milyar dan belanja transfer sebesar rp.297 milyar lebih.
"Angka ini menunjukkan bahwa alokasi apbd untuk belanja pegawai maupun barang dan jasa sangat besar, sehingga kedepan kita harus bersama-sama melakukan Langkah-langkah strategis untuk menyiasati situasi ini," ujarnya Jumat (11/7/2025).
2. Konstruksi fraksi partai persatuan pembangunan, langkah kongkrit yang harus dilakukan Prosentase belanja pegawai cukup tinggi. Untuk tahun anggaran 2024 saja sesuai data yang ada total realisasi belanja operasi yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial yaitu sebesar rp.1,5 triliun lebih, atau sekitar 75 porsen dari belanja Daerah sebesar rp. 2 triliun lebih. Sisanya untuk belanja modal hanya sebesar rp.212 milyar lebih, belanja tak terduga rp.3,5 milyar dan belanja transfer sebesar rp.297 milyar lebih.
Angka ini menunjukkan bahwa alokasi apbd untuk belanja pegawai maupun barang dan jasa sangat besar, sehingga kedepan kita harus bersama-sama melakukan Langkah-langkah strategis untuk menyiasati situasi ini. Konstruksi fraksi partai persatuan pembangunan, langkah kongkrit yang harus di lakukan adalah mendorong optimalisasi kinerja perangkat daerah dalam meningkatkan pad, adalah dengan mengurangi belanja pegawai, salah satunya dengan melakuan restrukturisasi organisasi perangkat daerah melalui perampingan sejumlah opd yang serumpun. Akan banyak anggaran yang bisa kita hemat dari proses Perampingan ini, sehingga dananya bisa kita alihkan alokasinya untuk fokus membiayai belanja pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan atau kepentingan masyarakat, baik di sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lainnya.
Dalam kajian kami di fraksi partai persatuan pembangunan, ada sejumlah opd yang kami usulkan Untuk digabungkan/dimerger dengan opd lainnya yaitu.
A. Dinas pertanian dan perkebunan, digabungkan dengan dinas ketahanan pangan.
B. Dinas perpustakaan daerah, digabungkan dengan dinas pariwisata.
C. Dinas perindag, digabungkan dengan dinas koperasi, dan umkm.
Usulan penggabungan opd ini selain dalam rangka efisiensi anggaran sebagaimana kami paparkan di atas, juga sejalan dengan semangat undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maupun pp nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah yang menekankan pentingnya efektivitas organisasi, sinergi fungsi dan pengurangan tumpang tindih urusan dalam struktur organisasi, juga untuk mewujudkan struktur organisasi pemerintah daerah yang miskin struktur tapi kaya fungsi.
3. Kami harapkan pemerintah daerah dibawah kepemimpinan bupati dan wakil bupati adi-irfan Menjadikan hal ini sebagai bagian penting untuk Dipertimbangkan secara serius dan pada saatnya direalisasikan untuk diajukan perampingan tersebut ke dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bima. Fraksi ppp mendorong langkah reformatif dan revolusioner: menata ulang struktur opd melalui restrukturisasi organisasi dan perampingan birokrasi, dengan prinsip “miskin struktur, kaya fungsi”.
4. Menyongsong rotasi-mutasi pejabat oleh kepemimpinan baru adi-irfan, fraksi ppp menekankan pelaksanaan rotasi mutasi harus mengedepankan profesionalitas bukan transaksional; serta mengedepankan integritas, kompetensi, rekam jejak, bukan kedekatan politis. Pejabat harus ditempatkan karena layak, bukan karena
Loyal, fraksi ppp menekankan pada hal-hal sebagai berikut.
A. Melaksanakan sistem dan mekanisme rotasi mutasi berbasis sistem merit
B. Memastikan seluruh kebijakan rotasi mutasi kepegawaian dilakukan dengan mempertimbangkan, kualifikasi, kompetensi, integritas dan rekam jejaknya.
C. Pelaksanaan rotasi-mutasi tidak didasarkan pada intervensi politik yang berdampak pada stagnasi roda organisasi pemerintah daerah.
5. Persoalan dalam proses seleksi pppk tidak boleh dibungkam. Fraksi partai persatuan pembangunan mendesak bupati bima menuntaskan permasalahan dalam seleksi pppk dengan bersikap tegas pada panselda dan semua unsur yang terlibat atas berbagai dugaan pelanggaran dan mal administrasi dalam proses seleksi pppk. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik pada para penyelenggaran pemerintahan daerah, juga untuk memberikan efek jera agar di masa mendatang para penyelenggara pemerintahan daerah lebih berhati-hati dan tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu.
6. Fraksi partai persatuan pembangunan juga mendesak buati bima mengambil langkah-langkah kongkrit untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran hak-hak jasa Pelayanan para tenaga kesehatan sesuai amanat permenkes nomor 76 tahun 2015.
7. Dalam laporan realisasi apbd tahun anggaran 2024 yang disampaikan ke dprd beberapa waktu lalu, kami fraksi partai persatuan pembangunan prihatin dengan kinerja pengelolaan pendapatan asli daerah kita. Dari target rp.269 milyar lebih, hanya terealisasi sebesar rp. 169 milyar lebih atau hanya sekitar 62 porsen. Artinya ada sekitar rp.100 milyar lebih yang tidak tercapai sesuai target. Tentu bupati dan wakil bupati sudah memiliki data realisasi pad dari setiap opd.
"Namun pada kesempatan ini kami sampaikan beberapa Contoh dinas yang sangat minim realisasi pad nya,Terutama dari pendapatan retribusi, seperti : dinas pendidikan hanya terealisasi 33,33%, dinas pekerjaan umum 32,82%, dinas perhubungan 8,50%, dinas kelautan Dan perikanan 34,18%, dan dinas pariwisata 13,17%. Kami Dari fraksi partai persatuan pembangunan meminta penjelasan resmi dari pemerintah daerah kenapa realisasi pad dinas-dinas tersebut sangat minim, termasuk juga penjelasan secara menyeluruh realisasi pad yang hanya 62 porsen sebagaimana kami uraikan di atas," Jelasnya.
8. Realisasi pad dari masing-masing opd ini tentu harus menjadi catatan serius bagi bupati dan wakil bupati bima kedepan, sehingga bisa melakukan evaluasi dan koreksi serius kinerja para pimpinan opd yang gagal mencapai target pad. Berangkat dari problem tersebut fraksi partai persatuan pembangunan menegaskan: pad harus menjadi parameter utama kinerja pimpinan opd. Yang tidak mampu mencapai target harus dievaluasi, bahkan dicopot jika perlu. Pemerintahan tidak bisa dijalankan oleh mereka yang gagal menjalankan mandat fiskalnya
9. Dalam dokumen nota pengantar raperda Pertanggungjawaban apbd yang dibacakan wakil bupati bima dalam paripurna terdahulu, terdapat penjelasan terkait silpa tahun anggaran 2024 sebesar rp. Silpa rp39,9 miliar, melalui kesempatan ini fraksi partai persatuan pembangunan membutuhkan penjelasan yang lebih memadai terkait hal tersebut, sekaligus penjelasan ingin diarahkan ke pos belanja mana saja silpa tersebut untuk tahun anggaran 2025 ini. Uang rakyat tidak boleh dibiarkan mengendap tanpa arah dan transparansi.
10. Terkait program selasa menyapa, pada prinsipnya fraksi partai persatuan pembangunan sangat mengapresiasi Program tersebut dalam rangka mendekatkan pelayanan pada masyarakat dan sebagai momen bagi bupati dan wakil bupati beserta jajaran untuk lebih dekat dengan rakyat, apalagi hal ini adalah bagian dari komitmen politik yang telah disampaikan sejak masa kampanye dulu. Namun demikian, fraksi partai persatuan pembangunan mengharapkan agar program selasa
Menyapa tersebut dievaluasi kembali, baik terkait dengan frekwensi kunjungan yang dilakukan sekali seminggu, maupun terkait dengan hari pelaksanaan yang sudah ditetapkan di hari selasa. Berdasarkan evaluasi yang kami lakukan dengan memperhatikan saran dan masukan dari masyarakat dan berbagai pihak yang diterima oleh fraksi partai persatuan pembangunan, bahwa akibat pelaksanaan program selasa menyapa menyebabkan kinerja opd tidak optimal, karena pelayanan publik pada masyarakat umum di masing-masing kantor opd terganggu. Kasihan masyarakat di berbagai kecamatan yang datang ke masing-masing opd untuk mendapatkan pelayanan di hari selasa banyak yang kecewa karena
Hampir semua sumber daya yang tersedia di kantorkantor tersebut dikerahkan untuk melaksanakan layanan di lokasi selasa menyapa, yang tersisa di kantor hanya sebagaian pegawai, itupun tidak bisa memberikan layanan secara optimal sesuai kebutuhan warga yang datang. Selain itu, pelaksanaan program selasa menyapa juga membebani secara finansial bagi masing-masing opd ditengah terjadinya efisiensi anggaran seperti saat ini. Secara kongkrit fraksi partai persatuan pembangunan mengusulkan agar selasa menyapa tidak harus dilaksanakan sekali seminggu, dan hari pelaksanaannya
Perlu di geser ke hari jum’at dan sabtu, sehingga tidak mengganggu waktu efektif kerja dan layanan pegawai di masing-masing kantor opd. Ini menunjukan program Selasa menyapa” kontraproduktif terhadap pelayanan di kantor-kantor dinas.
11. Dalam rangka menjaga ekosistem kawasan pesisir dan selaras dengan raperda rtrw yang sudah disahkan oleh dprd beberapa waktu lalu, termasuk menindaklanjuti arahan dan konsen komisi pemberantasan korupsi terkait perizinan tambak udang, fraksi partai persatuan pembangunan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan moratorium pemberian izin usaha tambak yang baru sesuai dengan batas kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah, dan usaha tambak yang saat ini sudah berizin untuk terus ditingkatkan pengawasan dan kepatuhannya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, baik terkait lingkungan dan aspek sosial lainnya. Sedangkan untuk usaha tambak yang sudah beroperasi namun tak berizin, kami merekomendasikan untuk diambil langkah-langkah tegas dan penghentian kegiatannya sesuai kewenangan pemerintah daerah
12. Pelelangan tanah pemerintah setiap tahun menyisakan kekacauan administratif. Kami mendorong bupati bima melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh sistem dan tata kelola pelaksanaan pelelangan atau sewa menyewa tanah pemerintah daerah tersebut. Selain itu, untuk menjamin keamanan asset pemerintah daerah dan demi kepastian hukum, diharapkan pemerintah daerah mempercepat proses sertifikasi asset-asset daerah.
13. Fraksi partai persatuan pembangunan mendorong Pemerintah daerah untuk mengevaluasi terhadap hguhgu yang tidak bermanfaat bagi masyarakat, seperti sanggar agro, perusahaan awb di tambora dan lainnya.
14. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan peraturan daerah, kami mengharapkan bupati bima menugaskan perangkat daerah terkait untuk secepatnya
Menerbitkan sejumlah peraturan bupati sebagai aturan pelaksanaan dari perda-perda yang ada. Sebab banyak perda yang sudah ditetapkan sejak lama yang memberi mandat pada bupati untuk menebitkan peraturan bupati sebagai aturan pelaksanaannya, namun sampai hari ini peraturan bupati tersebut belum juga diterbitkan, sehingga praktis perda-perda tersebut banyak yang tidak dijalankan di lapangan, seperti contoh perda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, sampai hari ini belum ada satupun peraturan bupati yang diterbitkan untuk pelaksanaan teknis perda tersebut, padahal di dalam perda tersebut secara eksplisit memberi mandat untuk menerbitkan sejumlah perbup, demikian juga dengan perda-perda lainnya seperti perda pencegahaan penyalahgunaan narkoba dan perda lainnya. Banyak perda tidak berjalan karena peraturan bupati belum diterbitkan, seperti perda perlindungan petani dan perda pencegahan narkoba. Fraksi ppp menekankan untuk segera eksekusi cepat seluruhRegulasi teknis.
15. Masih banyak pejabat daerah mangkir dari undangan rapat komisi dprd. Dalam ketentuan undang-undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa pemerintah daerah dan dprd adalah
Penyelenggara pemerintahan daerah. Sehingga kedua lembaga ini diletakkan sebagai mitra sejajar. Sementara itu dalam operasional tugas masing-masing, khususnya di dprd, sesuai tata tertib yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang ada, bahwa masing- masing komisi itu bermitra dengan perangkat daerah terkait sesuai pembidangan tugasnya. Komisi-komisi dewan secara periodek untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan berbagai permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat mengundang para pejabat di tiap perangkat daerah untuk melasanakan rapat kerja. Namun dalam pelaksanaanya, masih banyak pimpinan dan pejabat di perangkat daerah yang tidak menghadiri undangan rapat kerja dengan komisi-komisi dewan, sehingga hal ini mencerminkan ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan, dan juga sebagai bentuk tidak menghargai dprd secara kelembagaan. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, fraksi partai persatuan pembangunan mengharapkan bupati bima untuk memberi penekanan khusus pada para pimpinan opd untuk menghadiri undangan komisi maupun alat kelengkapan dprd lainnya, dan memberikan teguran Bahkan sanksi bagi pejabat yang sering mangkir menghadiri rapat kerja dengan dprd.
16. Dengan kepemimpinan baru pemerintah kabupaten bima bersama bupati dan wakil bupati adi-irfan ini, kami berharap dilakukan evaluasi total kinerja dan penempatan para pejabat di setiap opd, namun ada sejumlah opd yang secara khusus kami atensi untuk menjadi prioritas untuk di evaluasi, yaitu dikpora, bkd, dan dinas kesehatan yang menurut pengamatan kami lemah dalam fungsi tata kelola, pelayanan publik, dan reformasi birokrasi. Serta beberapa indikasi pelanggaran oleh opd-opd tersebut.
17. Kecamatan woha sebagai pusat pemerintahan kabupaten termasuk kecamatan sekitarnya seperti belo, dan palibelo, maupun bolo, harus dilakukan penataan secara lebih memadai. Perlu ada tata design yang lebih komprehensif di sekitar wilayah pusat pemerintah kabupaten bima agar terlihat indah dan estetik sebagaimana layaknya pusat ibu kota di daerah-daerah lainnya.
18. Fraksi partai persatuan pembangunan mendesak pemerintah daerah untuk melakukan sertifikasi, pengawasan, dan pengendalian distribusi pestisida, pupuk, dan bahan pertanian lainnya, serta mencegah peredaran barang illegal yang merugikan para petani kita.
19. Untuk menghindari potensi masalah terkait tapal batas desa dan permasalahan lainnya terkait peenyelenggaraan pemerintahan desa, kami meminta
Pemerintah daerah untuk segera menyusun dan atau pemperbaharui peta desa, termasuk penentuan batasbatas desa sehingga ada kepastian hukum.
20. Fraksi partai persatuan pembangunan mendorong pemerintah daerah untuk serius menangani isu kemiskinan dan pelayanan kebutuhan masyarakat miskin. Fraksi ppp melihat pemerintah kabupaten bima sampai saat ini belum berkiblat pada isu kemiskinan dan pelayanan masyarakat miskin seperti pelayanan kesehatan yang harus mendapat perhatian lebih, hal ini terlihat dari belum adanya saluran/layanan yang jelas pada saat masyarakat miskin kesulitan mengakses pelayanan kesehatan.
21. Fraksi ppp, menggugah kita semua khususnya jajaran pemerintah daerah, agar kedepan dalam pola alokasi anggaran di apbd harus betul-betul memperhatikan keseimbangan pembangunan antar wilayah. Selama ini harus diakui kita semua kurang memperhatikan hal tersebut, sehingga terjadi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Ada sebagian daerah yang berlimpah pembangunan, namun ada sebagian wilayah lain yang minim pembangunan. Kedepan semuanya harus kita atur dan tata secara proporsional. Demi terwujudnya keadilan sosial sebagai amanat pancasila yang menjadi dasar negara kita.
22. Untuk menjaga kewibawaan dan profesionalitas kerja bupati dan wakil bupati yang telah dipilih oleh masyarakat, kami harapkan secara internal masing- masing bupati dan wakil bupati meminimalisir keterlibatan eks tim sukses dan tim-tim pendukung lainnya terhadap tugas dan kerja-kerja birokrasi oleh para pejabat dan asn di kabupaten bima. Hal ini terpaksa harus kami sampaikan di forum ini karena sampai hari ini kami dari fraksi partai persatuan pembangunan menerima banyak laporan dan keluhan terkait hal tersebut. Saran kongkrit kami demi kebaikan bersama dan demi stabilitas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten bima kedepan. Kami usulkan bapak adi mahyudi dan bapak dokter h. Irfan untuk membubarkan secara resmi tim sukses dan atau tim pendukungnya dalam pilkada kemarin, karena sampai hari ini kami belum mendapat informasi bahwa tim-tim itu sudah dibubarkan, yang sejatinya itu harus dilakukan pada kesempatan pertama setelah bupati dan wakil bupati dilantik. Demikian pemandangan umum fraksi partai persatuan pembangunan ini kami sampaikan, akhirnya dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, fraksi partai persatuan pembangunan menyatakan dapat menerima raperda ini untuk dibahas pada tingkat pembahasan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan.
"Demikian pemandangan umum fraksi partai persatuan pembangunan ini kami sampaikan, akhirnya dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, fraksi partai persatuan pembangunan menyatakan dapat menerima raperda ini untuk dibahas pada tingkat pembahasan selanjutnya," terang Pitra Asli Sape ini. (Red)
