 |
| Massa aksi saat melakukan Denontrasi di Halaman Kantor DPRD Kabupaten Bima |
Kota Bima, - Ratusan Mahasiswa dan Mahasiswi yang bergabung di BEM Bima Raya melakukan aksi demontarsi di Kantor DPRD Kota dan DPRD Kabupaten Bim Senin, 6 Januari 2025.
Dalam aksinya, massa mendesak dan menuntut DPRD Kota dan Kabupaten Bima untuk mencabut kebijakan Pemerintah pusat terkait PPN 12 persen yang telah ditetapkan oleh Presiden RI bebarapa waktu lalu.
Koodinator Lapangan, dalam orasinya menyampaaikan, hadirnya Ratusan Mahasiswa/i diberbagai Kampus di Kota dan Kabupaten Bima di Kantor DPRD tersebut guna mendesak anggota DPR mencabut PPN 12 persen yang telah ditatapkan Pemerintah Pusat. Serta meminta pihak DPRD untuk tidak membungkam suara Mahasiswa/i dan Masrakat dalam menyampaikan aspirasi di ruang Publik.
"Kami mendesak DPRD kota dan kabupaten bima untuk mencabut peraturan ppn 12% dan stop pembungkaman ruang demokrasi mahasiswa dan rakyat," tegasnya saat menyampaikan orasinya Senin (6/1/2025).
Selain itu, ia juga meminta pada pemerintah Kota dan Kabupaten Bima maupun DPRD untuk memperharikan infrastruktur yang keluhkan oleh masyarakat selama inii. Selain itu masa juga mendorong pihak DPRD Kota maupun Kabupaten Bima untuk segera menyurati Kemendagri, untuk pembentukan Pulau Sumbawa.
"Masifkan infrastuktur di kota dan kabupaten bimo. kami juga mendesak DPRD Kota dan Kabupaten Bima segera menyurati Mendagri untuk mencabut kebijakan moratorium dan mendorong percepatan pembentukan DOB Provinsi Pulau Sumbawa," desaknya.
Massa juga mendesak DPRD untuk segera mengevaluasi Satgas, serta mengaktifkan kembali Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta mencarikan solusi terkait Konflik sosial antara Kapung dan Desa di wilayah Kota dan Kabupaten Bima.
"DPRD kota dan kabupaten bima untuk membetuk dan mengevaluasi satgas Plecehan seksual diruang lingkup pendidikan, mengaktifkan kembali BUMD, mengatasi konflik antar desa, serta menghadirkan mobil sampah di kabupaten bima," pintanya.
Pantauan langsung media ini, Massa ditemui langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, Muhammad Erwin dan beberapa anggota DPRD lain. Namun tuntutan massa aksi belum sempat jawab oleh Wakil KetuaDPRD, karna suasana saat itu ricuh dan Massa dibubarkan oleh Aparat Kepolisian. (Red)
