 |
| M. Imam Baihaqi |
Lombok Barat, TM – Pengembangan potensi pemuda, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta transparansi anggaran transportasi Rukun Tetangga (RT) dinilai perlu menjadi perhatian serius dalam pembangunan Desa Telagawaru Kecamagan Labu api Lombok Barat.
Ketiga isu tersebut berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat, serta kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan desa.
Hal itu disoroti M. Imam Baihaqi yang menilai pembangunan desa tidak cukup hanya berorientasi pada pelaksanaan program dan penyerapan anggaran. Lebih dari itu, setiap kebijakan harus mampu memberikan manfaat nyata, menjawab kebutuhan masyarakat, serta dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, evaluasi terhadap program kepemudaan, dukungan bagi pelaku UMKM, dan keterbukaan informasi anggaran transportasi RT perlu menjadi bagian penting dari agenda pembangunan Desa Telagawaru.
Pemuda Perlu Diberi Ruang dan Kesempatan
Pemuda merupakan salah satu kekuatan strategis dalam mendorong kemajuan desa. Kreativitas, kemampuan beradaptasi dengan teknologi, semangat berorganisasi, dan keberanian menghadirkan gagasan baru menjadi modal penting dalam pembangunan.
Namun, potensi tersebut membutuhkan dukungan nyata agar dapat berkembang secara optimal.
Program peningkatan keterampilan, pelatihan kewirausahaan, literasi digital, pengembangan kapasitas organisasi, serta pelibatan pemuda dalam perencanaan pembangunan dinilai perlu mendapat perhatian.
Pemerintah Desa Telagawaru juga diharapkan memastikan program kepemudaan disusun berdasarkan kebutuhan generasi muda, dengan sasaran, bentuk dukungan, dan hasil yang ingin dicapai secara jelas.
Pemuda tidak seharusnya hanya dilibatkan dalam kegiatan seremonial, tetapi perlu diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, menawarkan solusi, dan berkontribusi secara langsung dalam pembangunan desa.
Pemuda bukan hanya penerus masa depan, tetapi juga bagian penting dari pembangunan hari ini.
UMKM Butuh Pendampingan Berkelanjutan
Selain kepemudaan, pemberdayaan UMKM menjadi agenda yang tidak kalah penting. Sektor ini memiliki peran strategis dalam membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan menggerakkan perekonomian masyarakat.
Dukungan terhadap pelaku UMKM dinilai tidak cukup hanya melalui pendataan atau pelatihan sesaat. Pelaku usaha membutuhkan pendampingan berkelanjutan, mulai dari pengelolaan keuangan, peningkatan kualitas produk, pemasaran digital, pengurusan legalitas usaha, hingga perluasan akses pasar.
Karena itu, pemerintah desa bersama pihak terkait perlu memetakan kondisi dan kebutuhan pelaku UMKM di Telagawaru agar program yang dirancang benar-benar tepat sasaran.
Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui jumlah pelaku usaha yang memperoleh pendampingan, bentuk dukungan yang diberikan, serta manfaat program terhadap perkembangan usaha masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, pemberdayaan UMKM diharapkan tidak berhenti sebagai agenda formal, tetapi mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Transparansi Anggaran Transportasi RT Perlu Diperjelas
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah keterbukaan informasi mengenai anggaran transportasi RT.
Masyarakat dinilai perlu memperoleh penjelasan yang memadai mengenai dasar penganggaran, tujuan penggunaan, mekanisme penyaluran, realisasi, serta pertanggungjawaban anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Keterbukaan tersebut penting agar masyarakat dapat memahami proses pengambilan kebijakan sekaligus mengetahui bagaimana anggaran publik dikelola.
Pemerintah desa diharapkan menyediakan informasi anggaran yang dapat diakses masyarakat, termasuk membedakan alokasi yang direncanakan, jumlah yang telah direalisasikan, dan dokumen pertanggungjawaban yang tersedia.
Masyarakat juga memiliki ruang untuk menyampaikan pertanyaan melalui mekanisme yang sah. Setiap pertanyaan tersebut perlu dijawab berdasarkan dokumen dan data yang dapat diverifikasi.
Meski demikian, persoalan transparansi ini perlu ditempatkan sebagai dorongan untuk melakukan evaluasi dan keterbukaan informasi, bukan sebagai kesimpulan adanya penyimpangan tanpa bukti yang memadai.
Transparansi bukan sekadar menyampaikan angka, melainkan memberikan penjelasan yang dapat dipahami, diperiksa, dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Lima Langkah Konkret untuk Pembangunan Desa
M. Imam Baihaqi menilai terdapat sejumlah langkah yang dapat dipertimbangkan Pemerintah Desa Telagawaru untuk memperkuat pembangunan yang partisipatif dan akuntabel.
Pertama, mengevaluasi program kepemudaan dengan memetakan kebutuhan generasi muda, memperjelas sasaran program, serta membuka ruang partisipasi dalam perencanaan pembangunan.
Kedua, memperkuat pemberdayaan UMKM melalui pendataan pelaku usaha, identifikasi kendala, pendampingan berkelanjutan, dan evaluasi manfaat program.
Ketiga, menyediakan informasi anggaran transportasi RT sesuai ketentuan, meliputi dasar penganggaran, alokasi, realisasi, dan mekanisme pertanggungjawaban yang dapat diakses masyarakat.
Keempat, membuka ruang dialog antara pemerintah desa, pemuda, pelaku UMKM, pengurus RT, dan masyarakat untuk membahas kebutuhan serta menentukan prioritas pembangunan.
Kelima, menetapkan sasaran dan indikator keberhasilan yang jelas agar pelaksanaan setiap program dapat dievaluasi secara objektif.
Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya tercantum dalam dokumen perencanaan, tetapi juga memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Kritik sebagai Bagian dari Kontrol Sosial
Kritik terhadap pembangunan desa merupakan bagian dari kontrol sosial dalam memastikan kebijakan publik berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Pemerintah desa diharapkan terbuka terhadap aspirasi, memberikan penjelasan berdasarkan data, serta menindaklanjuti masukan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran yang tersedia.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu menyampaikan kritik secara objektif, berdasarkan fakta, dan tetap menghormati proses klarifikasi.
Keterbukaan pemerintah dan partisipasi masyarakat menjadi dua unsur penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang sehat, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Pembangunan Desa Telagawaru ke depan diharapkan mampu memberikan kesempatan lebih luas bagi pemuda untuk berkembang, memperkuat ekonomi masyarakat melalui UMKM, serta menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan desa bukan semata-mata diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan atau besarnya anggaran yang terserap, melainkan dari manfaat yang dihasilkan, kesempatan yang terbuka bagi masyarakat, dan kepercayaan publik yang berhasil dijaga.
Pemuda diberdayakan, UMKM diperkuat, dan anggaran publik dikelola secara transparan. Ketiganya menjadi fondasi penting untuk mewujudkan Desa Telagawaru yang lebih maju, mandiri, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (Red)
