 |
| Tambora Media / AI |
MATARAM, TM – Sebanyak 195 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terpaksa menghentikan operasional sementara akibat belum cairnya dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kondisi ini dipicu aturan ketat dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang melarang pengelola dapur MBG menggunakan dana talangan, sistem utang, maupun dana pribadi sebelum anggaran resmi masuk ke rekening masing-masing SPPG.
Koordinator Wilayah MBG NTB, Eko Prasetyo, menegaskan bahwa ketentuan tersebut bersifat mutlak dan tidak bisa ditawar.
“Tidak boleh ditalangi atau menggunakan pembayaran tempo, itu tidak diperkenankan,” tegasnya, Senin (8/6/2026) dikutip Media Metromini.com
Ia menjelaskan, dapur MBG yang belum menerima pencairan dana otomatis tidak diperbolehkan beroperasi. Hal ini menyebabkan ratusan dapur di berbagai kabupaten/kota memilih menghentikan aktivitas sementara.
Sebaran 195 SPPG Terdampak
Berdasarkan data BGN NTB, total 195 SPPG yang menghentikan operasional tersebar di:
- Kota Mataram: 8 SPPG
- Lombok Barat: 30 SPPG
- Lombok Timur: 44 SPPG
- Lombok Tengah: 42 SPPG
- Lombok Utara: 14 SPPG
- Kota Bima: 6 SPPG
- Kabupaten Bima: 40 SPPG
- Dompu: 4 SPPG
- Sumbawa: 2 SPPG
- Sumbawa Barat: 5 SPPG
Terkendala Teknis, Bukan Penghentian Program
Eko menegaskan, keterlambatan pencairan dana tidak ada kaitannya dengan perubahan kebijakan maupun pergantian pimpinan di tingkat pusat.
Menurutnya, kendala yang terjadi murni bersifat teknis, termasuk proses administrasi dan sistem perbankan.
“Ini murni kendala teknis, tidak ada hubungan dengan pergantian pimpinan,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa proses pencairan sebenarnya sudah mulai berjalan sejak Jumat (5/6), namun belum seluruh SPPG menerima transfer dana. Proses tersebut masih terus dilakukan secara bertahap.
Keterlambatan juga dipengaruhi oleh libur akhir pekan, sehingga distribusi dana baru kembali diproses pada hari kerja.
Dampak ke Siswa, Jatah Tidak Bisa Dirapel
Akibat penghentian sementara ini, sejumlah siswa di NTB dilaporkan tidak menerima pasokan makanan bergizi pada hari Senin (8/6).
Meski demikian, BGN memastikan distribusi akan kembali normal setelah pencairan selesai. Namun, jatah makanan yang terlewat tidak dapat digantikan di hari berikutnya.
“Tidak bisa dirapel,” tegas Eko.
BGN: MBG Tetap Berjalan
Sementara itu, Kepala BGN, Nanik S Deyang, menegaskan bahwa tidak ada kebijakan nasional untuk menghentikan Program MBG.
Ia memastikan program tersebut tetap berjalan dan terus diperluas untuk menjangkau lebih banyak penerima manfaat.
“Informasi yang menyebut penghentian operasional dapur MBG adalah tidak benar,” tegasnya.
Nanik mengakui adanya dinamika administratif dalam pencairan anggaran, namun hal tersebut tidak mengurangi komitmen pemerintah dalam menjalankan program pemenuhan gizi bagi masyarakat.
Penghentian operasional ratusan dapur MBG di NTB dipastikan hanya bersifat sementara. Pemerintah melalui BGN tengah mempercepat proses pencairan dana agar layanan kembali normal dan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya pelajar, tetap terpenuhi. (Red)
