 |
| Tambora Media / AI |
BIMA, TM – Kelangkaan gas Elpiji 3 kilogram yang dikeluhkan masyarakat di sejumlah wilayah Kota dan Kabupaten Bima kini mendapat sorotan serius dari Anggota DPRD NTB, Abdul Rauf, ST., MM. Ia menilai persoalan tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat kecil.
Keluhan terkait sulitnya mendapatkan Elpiji subsidi tidak hanya disampaikan warga saat kegiatan reses, tetapi juga melalui berbagai pengaduan langsung, termasuk pesan pribadi (inbox) yang diterimanya dalam beberapa pekan terakhir.
Menurut Abdul Rauf, Elpiji 3 kg yang seharusnya dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp18 ribu, justru kerap dijual jauh di atas ketentuan. Di lapangan, harga bahkan mencapai Rp30 ribu hingga Rp50 ribu per tabung, sehingga memberatkan masyarakat, khususnya kalangan ekonomi lemah dan pelaku UMKM.
“Masyarakat di berbagai desa dan kelurahan mengeluhkan kelangkaan gas Elpiji 3 kilogram. Keluhan ini saya terima langsung saat reses maupun melalui komunikasi pribadi. Ini harus segera ditangani secara serius,” tegasnya.
Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Abdul Rauf mengaku telah berkoordinasi dengan Gubernur NTB. Ia mengapresiasi respons cepat pemerintah provinsi yang langsung menjalin komunikasi dengan pihak Pertamina dan Patra Niaga untuk memastikan kondisi stok di daerah.
“Alhamdulillah, Pak Gubernur merespons cepat dan ইত telah berkoordinasi dengan Pertamina serta Patra Niaga untuk memastikan ketersediaan stok,” ujarnya.
Dari hasil koordinasi tersebut, diketahui bahwa tidak ada pengurangan kuota Elpiji subsidi untuk wilayah NTB. Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan utama bukan pada pasokan, melainkan pada tata kelola dan pengawasan distribusi di tingkat lapangan.
“Kuota tetap aman. Artinya, yang perlu dibenahi adalah sistem distribusi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” jelas Abdul Rauf.
Ia pun mendorong pemerintah kabupaten dan kota, baik bupati maupun wali kota, untuk lebih aktif melakukan pengawasan terhadap jalur distribusi, mulai dari agen hingga pangkalan. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah praktik penimbunan, permainan harga, maupun distribusi yang tidak sesuai peruntukan.
“Pemerintah daerah harus hadir. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat distribusi yang tidak tertib,” tegasnya.
Abdul Rauf berharap seluruh pihak terkait dapat bersinergi mencari solusi konkret agar pasokan Elpiji subsidi kembali normal dan mudah diakses masyarakat, terutama bagi rumah tangga miskin, pelaku usaha kecil, dan kelompok penerima manfaat lainnya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan berkelanjutan agar program subsidi benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak. (Red)
