 |
| Tambora Media / AI |
Bima, TM – Rencana pertemuan antara tokoh Pulau Sumbawa dan tokoh Pulau Lombok yang difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menuai penolakan dari sejumlah elemen masyarakat di Pulau Sumbawa.
Penolakan tersebut muncul karena pertemuan dinilai berpotensi mengaburkan arah perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) yang selama ini terus digaungkan oleh berbagai elemen masyarakat, mahasiswa, dan tokoh daerah.
Sejumlah perwakilan aliansi perjuangan PPS menilai bahwa forum yang mempertemukan dua kelompok tokoh dari wilayah berbeda itu justru berisiko melemahkan konsolidasi internal masyarakat Sumbawa. Mereka khawatir, dialog tersebut dapat mengarah pada kompromi politik yang tidak sejalan dengan aspirasi pembentukan daerah otonomi baru.
“Jika pertemuan ini tetap dilaksanakan, maka ada kekhawatiran besar perjuangan yang sudah lama dibangun akan kehilangan arah dan kekuatannya,” ujar Amir Gondrong Selas (2/6/2026) malam.
Menurutnya, fokus utama saat ini seharusnya adalah memperkuat soliditas masyarakat Pulau Sumbawa dan mendorong pemerintah pusat untuk segera mencabut moratorium pemekaran daerah. Langkah-langkah yang dinilai dapat mengalihkan isu utama justru dianggap kontraproduktif terhadap tujuan besar pembentukan PPS.
Selain itu, penolakan juga didasarkan pada kekhawatiran bahwa forum tersebut tidak merepresentasikan secara utuh suara masyarakat Sumbawa, melainkan hanya segelintir pihak yang dianggap tidak memiliki mandat kuat dari akar rumput.
Di sisi lain, pihak yang mendukung pertemuan tersebut menilai dialog lintas wilayah penting untuk menjaga stabilitas daerah dan membangun komunikasi yang konstruktif. Namun, kelompok penolak tetap bersikeras bahwa perjuangan PPS merupakan aspirasi yang harus diperjuangkan secara tegas tanpa intervensi yang berpotensi melemahkan posisi tawar.
Situasi ini menambah dinamika dalam perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa yang belakangan kembali menguat melalui berbagai aksi demonstrasi dan pernyataan sikap di sejumlah daerah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kesbangpol NTB belum memberikan keterangan resmi terkait respons atas penolakan tersebut. (Red)
