 |
| Tambora Media / AI |
KOTA BIMA, TM – Kelangkaan semen yang terjadi di Kota Bima dalam beberapa waktu terakhir mulai memicu keresahan di kalangan pelaku usaha konstruksi. Kondisi ini dinilai tidak hanya menghambat jalannya proyek pembangunan, tetapi juga memunculkan dugaan adanya praktik penimbunan oleh oknum tertentu demi meraup keuntungan.
Sekretaris Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Bima, Angga Taher, mengungkapkan bahwa sulitnya memperoleh semen di pasaran membuat sejumlah proyek mengalami kendala serius. Padahal, pekerjaan yang tengah berjalan telah terikat kontrak dengan batas waktu penyelesaian yang ketat.
Menurut Angga, semen merupakan material utama dalam sektor konstruksi. Ketika pasokan terganggu, maka seluruh tahapan pekerjaan ikut terdampak dan berpotensi menyebabkan keterlambatan proyek.
“Kalau kondisi ini terus dibiarkan tanpa solusi, dampaknya bukan hanya menghambat target pembangunan daerah, tetapi juga merugikan kontraktor sebagai pelaksana proyek. Harga saat ini saja sudah mencapai Rp80 ribu per sak, itu pun barangnya sulit didapat,” ujarnya.
Ia menegaskan, keterlambatan proyek akibat kelangkaan material bukanlah bentuk kelalaian kontraktor, melainkan dampak dari terganggunya distribusi bahan utama di lapangan.
Lebih lanjut, Angga mengaku mencurigai bahwa kelangkaan ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh faktor distribusi biasa. Ia menduga adanya oknum yang sengaja menimbun semen untuk memainkan harga di pasaran.
“Kami menduga ada pihak tertentu yang memanfaatkan situasi dengan menimbun semen demi keuntungan pribadi. Ini harus segera diselidiki,” tegasnya.
Pihak Gapensi, lanjutnya, juga akan segera melakukan koordinasi dengan dinas terkait guna membahas persoalan harga dan distribusi semen di Kota Bima.
Atas kondisi tersebut, para pelaku usaha konstruksi mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk segera turun tangan melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi semen. Mereka berharap ada langkah konkret untuk menormalkan pasokan serta menjaga stabilitas harga di pasaran.
Menurut para kontraktor, intervensi pemerintah sangat dibutuhkan agar proyek pembangunan yang tengah berjalan tidak semakin terhambat. Selain itu, upaya tersebut juga dinilai penting guna memastikan target pembangunan daerah tetap berjalan sesuai rencana. (Red)
