![]() |
| Tambora Media / Al |
KOTA BIMA, TM — Pemerintah Kota Bima terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program penanggulangan banjir melalui National Urban Flood Resilience Project (NUFReP). Pada tahun 2026, Pemkot kembali menganggarkan pembebasan lahan untuk mendukung normalisasi sungai di wilayah Lampe dan Kodo.
Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Bima, Pujawan Proklamasiansyah, ST, mengungkapkan bahwa upaya serupa telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Pada 2025, sebanyak 51 bidang lahan berhasil dibebaskan dengan total anggaran sekitar Rp2 miliar.
“Pembebasan lahan ini menjadi bagian penting dalam mendukung normalisasi sungai sebagai langkah konkret penanganan banjir di kawasan Lampe dan Kodo,” ujarnya.
Program tersebut merupakan bagian dari NUFReP yang didukung oleh Bank Dunia, dengan fokus pada peningkatan ketahanan kota terhadap risiko banjir serta penataan kawasan aliran sungai.
Memasuki tahun 2026, Pemkot Bima kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp650 juta guna melanjutkan proses pembebasan lahan di dua wilayah tersebut. Saat ini, tahapan masih berada pada proses appraisal atau penilaian nilai lahan.
“Masih dalam proses appraisal, karena kita juga mempertimbangkan dampak banjir yang terjadi sebelumnya,” jelas Pujawan.
Ia menegaskan, appraisal menjadi tahapan krusial untuk memastikan nilai pembebasan lahan dilakukan secara objektif dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui program normalisasi sungai ini, pemerintah berharap dapat mengurangi risiko banjir yang kerap melanda kawasan tersebut, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat.
Langkah berkelanjutan ini juga diharapkan mampu mendorong penataan lingkungan yang lebih tertata dan berkelanjutan di Kota Bima. (Red)


