 |
| Tambora Media / Al |
KOTA BIMA, TM – Tumpukan sampah di depan Kantor DPRD Kabupaten Bima, Kelurahan Penatoi, menuai sorotan publik setelah dikeluhkan warga di media sosial. Sampah yang disebut tidak terangkut selama berhari-hari itu memicu pertanyaan terkait kinerja layanan kebersihan di wilayah tersebut.
Keluhan tersebut mencuat setelah seorang warga, Paulina Samir, mengunggah kondisi lokasi di sepanjang Jalan Gatot Subroto. Dalam unggahannya, ia mempertanyakan keberadaan armada pengangkut sampah serta mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima segera bertindak.
Menindaklanjuti laporan itu, DLH Kota Bima langsung melakukan pengecekan lapangan. Dari hasil penelusuran, diketahui bahwa sampah yang menumpuk berasal dari aktivitas perkantoran DPRD Kabupaten Bima yang masih beroperasi di wilayah administratif Kota Bima.
Namun, temuan yang lebih mengejutkan datang dari aspek administrasi. DLH mengungkap bahwa sejumlah instansi milik Pemerintah Kabupaten Bima, termasuk DPRD dan kantor PUPR, sudah lama tidak membayar iuran retribusi pengangkutan sampah.
“Sejak pertengahan tahun lalu mereka tidak lagi membayar iuran. Padahal nilainya hanya sekitar Rp25 ribu per bulan,” ujar sumber dari DLH Kota Bima, Jumat (22/5/2026).
Kondisi ini menimbulkan ironi, mengingat lokasi yang terdampak merupakan fasilitas publik milik pemerintah. Tumpukan sampah tersebut tidak hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan dan menurunkan kenyamanan masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPRD Kabupaten Bima maupun Dinas PUPR Kabupaten Bima masih dalam proses konfirmasi terkait pernyataan DLH tersebut.
Masyarakat berharap persoalan administratif antarinstansi tidak berdampak pada pelayanan dasar seperti kebersihan lingkungan. Warga juga mendesak adanya koordinasi yang lebih baik agar kejadian serupa tidak terus berulang, terutama di area vital pelayanan publik. (Red)
