 |
| Tambora Media / Al |
KOTA BIMA, TM — Polemik ketiadaan anggaran untuk Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Kota Bima kian menguat. Ketua DPRD bersama Sekretaris Dewan (Sekwan) secara terbuka mengakui bahwa tidak ada alokasi anggaran yang disiapkan untuk mendukung kerja pansus tersebut.
Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH, menegaskan bahwa pansus aset memang tidak memiliki dukungan anggaran.
“Tidak ada,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi, Senin (6/4/2026).
Saat ditanya lebih lanjut mengenai tanggung jawab pengelolaan anggaran, ia mengarahkan kepada Sekretariat Dewan. Menurutnya, Sekwan memiliki kewenangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Sementara itu, Sekwan Ihya Ghazali membenarkan kondisi tersebut. Ia menjelaskan bahwa tidak adanya anggaran disebabkan pansus aset bersifat insidentil dan tidak masuk dalam perencanaan sebelumnya.
“Tidak ada karena pansus ini insidentil, tidak terencana,” jelasnya Senin (6/4/2026) dilansir Media Metromini
Pernyataan kedua pejabat ini memicu sorotan tajam publik. Pasalnya, pansus aset yang memiliki peran strategis dalam menelusuri, mengamankan, dan memastikan legalitas aset daerah justru berjalan tanpa dukungan anggaran yang memadai.
Kondisi ini dinilai mencerminkan lemahnya perencanaan dan antisipasi terhadap isu krusial daerah, terutama terkait pengamanan aset yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
Padahal, fungsi pengawasan DPRD sangat dibutuhkan untuk memastikan aset daerah tidak bermasalah, baik secara hukum maupun administrasi.
Kritik pun bermunculan dari berbagai kalangan. Publik kini mempertanyakan komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.
Sejumlah pihak berharap pimpinan DPRD segera mengambil langkah konkret, seperti melakukan realokasi anggaran atau menyiapkan skema pendanaan lain agar kerja pansus dapat berjalan efektif.
“Kalau dibiarkan, ini bukan hanya melemahkan kinerja pansus, tapi juga bisa merugikan daerah,” ujar Aba Yani Jenggo saat ditemui di kawasan Taman Ria, Kota Bima, Senin sore.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah lanjutan DPRD Kota Bima, apakah akan segera mencari solusi atau membiarkan pansus berjalan tanpa dukungan yang jelas. (Red)
