 |
| Tambora Media / Al |
KOTA BIMA, TM — Polemik ketiadaan anggaran untuk Panitia Khusus (Pansus) aset DPRD Kota Bima terus menuai sorotan. Direktur NasPol NTB, Ardiansyah, menilai alasan tidak tersedianya anggaran karena pansus bersifat insidentil tidak bisa dijadikan pembenaran.
Menurutnya, secara regulasi masih tersedia ruang anggaran lain yang dapat dimanfaatkan, salah satunya melalui Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Jika pansus dibentuk untuk menangani persoalan yang mendesak, darurat, atau berdampak luas bagi masyarakat, maka pembiayaannya bisa diambil dari Belanja Tidak Terduga (BTT),” tegas Ardiansyah, Senin (6/4/2026) dilansir Media Metromi.
Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata soal teknis anggaran, melainkan lebih pada kemauan dan komitmen dari para pemangku kebijakan.
“Banyak pos anggaran yang sebenarnya bisa digunakan untuk mendukung pansus, jika memang ada niat untuk menyelesaikan masalah,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi kritik terbuka terhadap DPRD Kota Bima dan Sekretariat Dewan (Sekwan) yang sebelumnya mengaku tidak memiliki anggaran untuk mendukung kerja pansus aset.
Padahal, keberadaan pansus dinilai sangat penting dalam mengawal dan menata aset daerah yang nilainya mencapai miliaran rupiah, agar dikelola secara transparan dan akuntabel.
Ardiansyah menambahkan, jika persoalan aset benar-benar dianggap krusial dan berdampak luas, maka seharusnya ada langkah cepat dan serius dari para pengambil kebijakan untuk memastikan pansus dapat bekerja secara maksimal.
Polemik ini pun semakin menguatkan sorotan publik terhadap komitmen DPRD Kota Bima dalam menyelamatkan aset daerah serta mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan bertanggung jawab. (Red)
