 |
| Pemerintah Kota Bima terus mematangkan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 |
Kota Bima, TM – Pemerintah Kota Bima terus mematangkan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara berkelanjutan.
Pembahasan tersebut mengemuka dalam forum perangkat daerah yang digelar di ruang rapat Bappeda Kota Bima, dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Bima, Fery Sofiyan, serta dihadiri Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, para kepala OPD, camat, hingga lurah se-Kota Bima.
Dalam arahannya, Fery Sofiyan menegaskan bahwa forum perangkat daerah merupakan tahapan krusial dalam proses penyusunan APBD. Karena itu, seluruh tahapan perencanaan harus berjalan konsisten, terukur, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
“Fokus utama kita adalah pemenuhan hak dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan. Jika ini tertangani dengan baik, maka sektor lainnya akan ikut berkembang,” tegasnya.
Ia juga memberikan apresiasi kepada para lurah yang tetap melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di tengah berbagai keterbatasan. Menurutnya, kondisi tersebut justru menjadi motivasi untuk terus mendorong pembangunan daerah yang lebih baik.
Dalam upaya mencapai target pembangunan 2027, Fery menekankan pentingnya sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Ia meminta seluruh pihak untuk mengesampingkan ego sektoral dan memperkuat koordinasi agar arah kebijakan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Selain agenda perencanaan pembangunan, Pemkot Bima juga diingatkan untuk mempersiapkan diri sebagai tuan rumah peringatan Hari Ulang Tahun Kota Bima yang dirangkaikan dengan Festival Budaya dan direncanakan akan dihadiri oleh Menteri Pariwisata.
Sementara itu, Ketua Panitia, Ahmad Suriyansyah, menjelaskan bahwa forum perangkat daerah menjadi wadah strategis dalam menyelaraskan program hasil musrenbang, mempertajam indikator kinerja, serta memastikan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Kegiatan yang diikuti sekitar 100 peserta ini ditutup dengan penandatanganan berita acara sebagai bentuk komitmen bersama dalam mengawal perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan akuntabel. (Red)
