 |
| Keluhan petani jagung kembali mencuat di Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima / google Media Metromi / Al |
BIMA, TM — Keluhan petani jagung kembali mencuat di Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Mereka mengaku dirugikan akibat sistem antrian bongkar muatan di salah satu gudang pupuk yang dinilai tidak adil dan terkesan tebang pilih.
Sorotan ini mencuat setelah beredarnya unggahan di media sosial oleh Syarif, yang menyebut adanya dugaan perlakuan khusus terhadap pihak tertentu dalam proses bongkar jagung di lokasi gudang yang berada di sekitar SPBU Desa Pandai.
Dalam unggahan tersebut, disebutkan bahwa oknum tertentu diduga mendapat prioritas bongkar muatan tanpa harus mengikuti nomor antrian. Bahkan, disebut-sebut terdapat “jatah” kendaraan setiap hari, sementara petani lain harus rela menunggu berhari-hari di pinggir jalan.
Akibat kondisi tersebut, para sopir dan petani terpaksa menanggung beban biaya tambahan. Dalam sehari, biaya sewa kendaraan bisa mencapai Rp500 ribu. Jika harus menunggu hingga lima hari, kerugian yang dialami petani bisa menembus Rp2 juta.
“Ini sangat memberatkan kami, apalagi petani kecil yang hanya bergantung pada hasil panen,” keluh salah satu warga dilansir Media Metromini.
Tak hanya soal antrian, warga juga menyoroti dugaan keterlibatan aparat desa dalam pengaturan teknis di lapangan, mulai dari pencatatan kendaraan hingga pengaturan giliran bongkar muatan.
Hal ini memicu pertanyaan dari masyarakat terkait transparansi dan batas kewenangan pihak desa dalam aktivitas tersebut. Sejumlah warganet bahkan menduga adanya potensi penyalahgunaan wewenang yang mengarah pada keuntungan pribadi.
Masyarakat berharap pemerintah daerah dan aparat terkait segera turun tangan untuk menertibkan sistem antrian agar lebih adil dan transparan.
Jika tidak ada perbaikan, petani mengisyaratkan akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan dugaan praktik tersebut kepada aparat penegak hukum.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kepala Desa Pandai masih dalam proses konfirmasi. (Red)
