 |
| Ilustrasi |
OPINI: Di balik gemerlap lampu hotel berbintang dan segarnya kolam renang resor mewah di lingkar Mataram, Lombok Barat, hingga Lombok Tengah, tersimpan sebuah tragedi ekologis dan finansial yang sistematis. Saat rakyat kecil harus mengais sisa debit air PDAM yang sering mati, para raksasa akomodasi ini diduga kuat tengah "merampok" air tanah kita tanpa pengawasan yang jelas.
Ini bukan sekadar isu lingkungan. Ini adalah praktik Mafia Air Tanah yang berlindung di balik lemahnya penegakan UU No. 17 Tahun 2019 dan Permen ESDM No. 14 Tahun 2024.
Kebocoran PAD. Pencurian di Siang Bolong
Data menunjukkan ada lebih dari 600 hotel yang beroperasi di segitiga emas Mataram-Lobar-Loteng. Namun, coba kita buka data Bapenda: Berapa banyak dari mereka yang menyetorkan Pajak Air Tanah (PAT) sesuai volume riil?
Banyak hotel besar diduga menggunakan sumur bor tanpa meteran air yang terkalibrasi. Mereka mengambil ribuan meter kubik air, namun hanya membayar berdasarkan "taksiran" recehan. Dengan tarif pajak hingga 20%, potensi PAD yang menguap dari sektor ini bisa mencapai miliaran rupiah per tahun. Ini adalah penguapan uang negara yang seharusnya bisa membiayai infrastruktur jalan yang rusak atau program gizi gratis bagi pemuda NTB.
Kota Mataram. Menunggu Waktu untuk Tenggelam
Di Kota Mataram, eksploitasi air tanah yang ugal-ugalan oleh gedung-gedung tinggi telah menyebabkan penurunan muka tanah (land subsidence). Sumur-sumur warga di sekitar hotel mulai mengering. Jika ini dibiarkan, jangan kaget jika sepuluh tahun lagi, Mataram akan terendam banjir rob yang permanen karena tanahnya ambles akibat ruang pori air di bawahnya dikuras habis oleh mesin-mesin pompa hotel.
Lombok Barat & Tengah. Abrasi dan Krisis Air Bersih
Bergeser ke Lombok Barat, khususnya kawasan Senggigi hingga Sekotong, eksploitasi air tanah menyebabkan intrusi air laut. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan tekanan hidrolik yang memperparah abrasi pantai.
Sementara di Lombok Tengah, di tengah gegap gempita pembangunan di Mandalika, krisis air bersih justru menghantui masyarakat sekitar. Sangat ironis ketika turis bisa mandi dengan air tawar melimpah di dalam kamar hotel, sementara warga di balik tembok hotel harus antre berjam-jam demi satu jerigen air bersih.
Kami di NasPol NTB tidak akan tinggal diam melihat ketidakadilan ini. Kami mendesak :
1. Audit Total Sumur Bor Hotel
Dinas ESDM dan Bapenda harus turun tangan melakukan audit fisik pada setiap sumur bor hotel di NTB. Pasang meteran air digital yang tersegel!
2. Tindak Tegas Mafia Perizinan
Jangan ada lagi hotel yang beroperasi hanya dengan modal "SIPA kadaluwarsa" atau tanpa Persetujuan Penggunaan Air Tanah resmi sesuai aturan terbaru 2024.
3. Transparansi NPA
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota harus membuka data Nilai Perolehan Air (NPA) ke publik agar masyarakat tahu berapa besar kontribusi nyata para pengusaha ini terhadap konservasi alam kita.
Air adalah hak rakyat yang dilindungi konstitusi, bukan komoditas murah bagi pemilik modal untuk memperkaya diri sambil menghancurkan ekologi NTB. Jika pemerintah daerah tak mampu bertindak tegas, maka kami dari elemen pemuda yang akan bergerak menuntut keadilan! (Red)
Penulis: Ardiansyah Direktur Nasional Politik NTB
