 |
| Anggota DPRD Provinsi NTB H. Muhammad Aminurlah saat kunjungi rumah warga di kelurahan Lampe |
KOTA BIMA, TM— Sorotan akun media sosial Fairus Sangaji terhadap kunjungan Anggota DPRD Provinsi NTB H. Muhammad Aminurlah menuai respons tegas. Politisi yang akrab disapa Aji Maman itu menilai unggahan tersebut meresahkan dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Sorotan tersebut muncul setelah beredarnya foto yang memperlihatkan Aminurlah bersama Lurah Lampe, H. Mustamin, tengah berdiskusi di rumah salah seorang warga usai meninjau korban banjir di Kelurahan Lampe, Sabtu (28/3/2026).
Dalam unggahannya, akun Fairus Sangaji menyinggung dugaan keterlibatan sejumlah anggota DPRD NTB dalam persoalan pokok pikiran (pokir). Namun, Aminurlah dengan tegas membantah tudingan tersebut dan menyebutnya tidak berdasar serta mengabaikan konteks kegiatan yang sebenarnya.
“Saya turun langsung untuk menyerap aspirasi masyarakat dan melihat kondisi riil warga, terutama yang kehilangan rumah maupun yang masih tinggal di rumah tidak layak huni,” tegasnya dikutip media Metromini sabtu (28)4/2026).
Menurutnya, kehadiran di tengah masyarakat, khususnya pascabencana, merupakan bagian dari tanggung jawab moral sekaligus tugas sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Dompu.
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut justru menjadi langkah awal dalam memperjuangkan kebutuhan warga melalui mekanisme anggaran, baik lewat program pokok pikiran (pokir) maupun melalui sinergi dengan Baznas Provinsi NTB yang memiliki program bantuan seperti bedah rumah.
 |
| Postingan akun Facebook Fairus Sangaji |
Aminurlah juga menilai narasi yang dibangun oleh akun tersebut berpotensi menyesatkan opini publik. Ia mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi.
“Fokus kami adalah membantu masyarakat. Jangan sampai kerja nyata di lapangan dipelintir menjadi sesuatu yang tidak benar,” ujarnya.
Lebih lanjut, mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima itu mengungkapkan bahwa dari rangkaian kunjungan yang dilakukan, pihaknya menerima banyak permohonan bantuan dari masyarakat.
“Di Kota Bima saja, banyak sekali permohonan yang kami terima, tidak hanya dari warga yang kami kunjungi langsung, tetapi juga dari warga lain serta usulan para lurah,” jelasnya.
Ia menegaskan, seluruh aspirasi tersebut akan menjadi bahan perjuangan dalam pembahasan anggaran ke depan, baik melalui pokir maupun koordinasi dengan lembaga terkait.
“Ini bukan soal pencitraan, tapi soal tanggung jawab. Aspirasi masyarakat harus diperjuangkan,” pungkasnya. (Red)
