 |
| Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Bima, Hairul |
Kota Bima, - Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Bima dengan tegas mengecam sikap Kapolda NTB yang dinilai tidak sensitif terhadap krisis kepercayaan publik akibat mencuatnya persoalan yang menyeret Pelaksana Harian (PLH) Kapolres Bima Kota.
Ketua SEMMI Cabang Bima, Hairul, yang akrab disapa Bung Irul, menegaskan bahwa penunjukan seorang pejabat yang memiliki rekam jejak bermasalah—sebagaimana diberitakan oleh sejumlah media terkait kasus narkoba saat yang bersangkutan bertugas sebagai Kasat Narkoba di Ternate—merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dalam tubuh institusi kepolisian.
“Kami menilai Kapolda NTB harus bertanggung jawab secara moral dan institusional atas penunjukan PLH Kapolres Bima Kota. Publik berhak bertanya: bagaimana mungkin seseorang yang memiliki sejarah kelam dalam isu narkoba justru diberi kepercayaan menduduki jabatan strategis di daerah yang sedang berjuang keras melawan peredaran narkotika?” tegas Bung Irul.
Menurut SEMMI Cabang Bima, persoalan ini bukan sekadar isu personal, melainkan menyangkut marwah institusi dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Dalam banyak pemberitaan nasional, kita menyaksikan bagaimana kasus narkoba kerap melibatkan oknum aparat. Hal ini seharusnya menjadi alarm keras bagi pimpinan kepolisian untuk lebih selektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam menempatkan pejabat di posisi strategis.
“Kalau penunjukan pejabat saja tidak mempertimbangkan rekam jejak secara serius, lalu bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa perang melawan narkoba benar-benar dijalankan dengan tulus? Jangan sampai komitmen pemberantasan narkoba hanya menjadi slogan kosong tanpa keberanian membersihkan institusi dari dalam,” lanjut Bung Irul.
SEMMI Cabang Bima juga menilai bahwa sikap Kapolda NTB yang terkesan membiarkan polemik ini berlarut-larut justru memperkuat kesan adanya pembiaran dan krisis kepemimpinan. Dalam negara hukum, setiap pejabat publik harus siap dievaluasi, terlebih ketika muncul kontroversi yang menyangkut integritas dan rekam jejak.
“Kami tidak sedang menghakimi, tetapi kami menuntut evaluasi terbuka dan objektif. Jika memang tidak ada masalah, buktikan secara transparan kepada publik. Namun jika ada catatan buruk di masa lalu, maka sudah sepatutnya Kapolda NTB segera mencabut penunjukan tersebut dan melakukan pembenahan serius,” tegasnya.
Lebih jauh, SEMMI Cabang Bima mengingatkan bahwa wilayah Bima dan NTB secara umum masih menghadapi ancaman serius peredaran narkoba. Dalam kondisi seperti ini, kepolisian seharusnya dipimpin oleh figur yang bersih, kredibel, dan tidak meninggalkan ruang sedikit pun bagi keraguan publik.
“Kami tidak ingin penegakan hukum di daerah ini dipimpin oleh sosok yang justru menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Ini soal masa depan generasi muda, ini soal keselamatan sosial, dan ini soal kepercayaan publik terhadap negara,” ujar Bung Irul.
Atas dasar itu, SEMMI Cabang Bima menyampaikan tuntutan sebagai berikut:
1. Mendesak Kapolda NTB segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penunjukan PLH Kapolres Bima Kota.
2. Menuntut transparansi kepada publik terkait rekam jejak dan proses penunjukan pejabat tersebut.
3. Meminta Kapolda NTB menunjukkan komitmen nyata dalam pemberantasan narkoba dengan memastikan hanya figur berintegritas yang menduduki jabatan strategis.
4. Mengingatkan bahwa apabila tuntutan ini diabaikan, SEMMI Cabang Bima siap menggalang konsolidasi gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil untuk menuntut akuntabilitas lebih lanjut.
“Jangan korbankan kepercayaan publik hanya demi melindungi segelintir orang. Institusi kepolisian harus dibersihkan dari bayang-bayang masa lalu yang kelam, jika benar-benar ingin dipercaya memimpin perang melawan narkoba,” tutup Bung Irul. (Red)
