 |
| Anggota DPRD kabupaten bima, Irwan SH duta Partai Gelora |
Bima,, - Anggota DPRD Kabupaten Bima, Irwan SH melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten Bima terkait kerusakan jalan baru diaspal satu bulan menuju Pelabuhan Desa Kore, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima.
Ia menilai kerusakan yang terjadi merupakan bentuk kelalaian serius dalam perencanaan oleh dinas teknis, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima.
Menurut Rangga sapaan akrab duta Partai Gelora, kondisi jalan tersebut sejak lama diketahui rawan banjir setiap tahun. Bahkan, kata dia, bukan hanya saat hujan deras, melainkan ketika hujan ringan atau gerimis sekalipun, ruas jalan menuju pelabuhan itu kerap tergenang air.
“Ini miris sekali. Pemerintah Kabupaten Bima, dalam hal ini Dinas PUPR, sudah tahu betul karakter jalan tersebut. Setiap tahun banjir, hujan kecil saja sudah tergenang. Tapi tetap dilakukan pengaspalan tanpa perencanaan matang. Ini murni kelalaian dan kebodohan dalam perencanaan,” tegas Rangga melalui akun Facebook nya.
Ia menilai, apabila pemerintah memang memiliki niat memperbaiki infrastruktur dengan pengaspalan atau hotmix, seharusnya diawali dengan kajian teknis yang komprehensif.
“Kenapa tidak dibenahi dulu saluran drainasenya? Kalau drainase tidak berfungsi, aspal pasti cepat rusak. Sekarang kalau sudah begini, siapa yang mau disalahkan? Ini akibat mengabaikan hal-hal teknis yang sangat mendasar,” ujarnya.
Rangga juga menyoroti kemungkinan adanya keputusan yang lebih bernuansa politis dibandingkan pertimbangan teknis dalam penentuan program pekerjaan jalan tersebut. Ia menduga, keputusan pengaspalan dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi lapangan secara menyeluruh, sehingga berdampak pada kerugian anggaran negara.
“Jangan sampai keputusan pengaspalan ini lebih pada pertimbangan politis semata, bukan berdasarkan kajian teknis yang matang. Kalau seperti ini, yang dirugikan bukan hanya masyarakat, tapi juga anggaran negara yang nilainya tidak kecil,” katanya.
Ia berharap kondisi yang terjadi saat ini dapat menjadi pelajaran bagi Pemerintah Kabupaten Bima agar lebih teliti dan profesional dalam merumuskan program pembangunan. Setiap kebijakan, tegasnya, harus diawali dengan perencanaan dan kajian yang matang agar tepat sasaran serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Semoga ini membuka pikiran pemerintah daerah. Jangan asal-asalan dalam memutuskan program. Perencanaan harus matang, berbasis kajian teknis, supaya tidak salah sasaran dan asas manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutup Rangga. (Red)
