 |
| Suasana di ruangan rapat DPRD Kota Bima |
Kota Bima,.- Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Bima memanggil sejumlah OPD lingkup Kota Bima Selasa, 17 juni 2025.
Pemanggilan sejumlah OPD guna memberikan penjelasna terkait pergeseran anggaran dan mempertanyakan masalah realisasi belanja yang masih sangat minim, diangka 26 persen pada semester pertama.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Alfian Indra Wirawan didampingi Wakil Ketua, Ryan Kusuma Permadi, serta dihadiri sejumlah anggota dewan lainnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Alfian Indra Wirawan menyampaikan, pada rapat tersebut pihaknya mengundang 9 OPD dilingkup Kota Bima. Namun, yang hadir saat itu hanya beberapa OPD.
“Dari sembilan OPD yang diundang, hanya beberapa yang hadir. Ini sangat kami sayangkan. Kehadiran mereka penting karena ada alokasi belanja modal yang perlu kami pastikan apakah sudah direalisasikan atau belum,” ungkap Alfian dikutip melalui JangkaBima selasa (17/6/2025).
Ia menekankan, fungsi pengawasan DPRD menuntut adanya transparansi dari OPD, terlebih dalam konteks pergeseran anggaran.
Masih dikutiip Jangkabima, Kepala Bappeda Kota Bima, Adisan yang turut hadir, menyampaikan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mengawal pelaksanaan program pemerintah, terutama setelah adanya efisiensi dan pergeseran anggaran.
“Kita sudah memasuki akhir semester pertama. Maka dari itu, penting bagi kita untuk memastikan bahwa program-program yang telah dianggarkan benar-benar berjalan dan berdampak,” ujarnya.
Terkait progres penyerapan anggaran, Adisan menyebutkan bahwa data lengkap akan disampaikan oleh Sekretaris BPKAD.
Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Adilansyah, memberikan penjelasan mengenai soal belanja modal. Ia menyampaikan bahwa beberapa kegiatan sudah mulai berjalan.
“Beberapa proyek sudah melalui tahapan klarifikasi perusahaan, proses lelang telah selesai, dan kini mulai memasuki tahap pekerjaan,” jelasnya.
Rapat ini menjadi bagian dari langkah pengawasan rutin DPRD guna memastikan seluruh proses penganggaran dan realisasinya berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (Red)
