-->

Notification

×

Terbukti Peras Tunjangan Guru Terpencil, Ico Rahmawati Dihukum 1 Tahun Penjara

Thursday, November 12, 2026 | November 12, 2026 WIB | 2026-11-12T07:22:46Z
Eks Kabid) PTK Dikbudpora Kabupaten Bima, Ico Rahmawati, saat mendengarkann Putusan dibacakan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram


Bima, TM – Mantan Kepala Bidang (Kabid) PTK Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Bima, Ico Rahmawati, dijatuhi hukuman satu tahun penjara setelah dinyatakan terbukti bersalah melakukan pemerasan dan pungutan liar (pungli) terhadap tunjangan guru terpencil tahun 2019.


Putusan tersebut dibacakan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram dalam persidangan yang berlangsung pekan lalu.


Selain pidana penjara, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp50 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan.


Vonis yang dijatuhkan majelis hakim tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bima. Sebelumnya, jaksa menuntut Ico Rahmawati dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan serta denda Rp50 juta subsider satu bulan kurungan.


Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemerasan dan pungutan liar terkait tunjangan guru terpencil.


Sebelumnya, JPU Arif dalam persidangan menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua, yakni melanggar ketentuan Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.


Jaksa juga meminta agar terdakwa tetap menjalani masa penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas III Mataram.


Kasus ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan tunjangan guru terpencil yang semestinya diterima para tenaga pendidik sebagai bentuk perhatian dan dukungan pemerintah terhadap pengabdian guru di wilayah terpencil.


Putusan tersebut sekaligus menjadi babak penting dalam proses hukum kasus dugaan pemerasan dan pungutan liar tunjangan guru terpencil di Kabupaten Bima. (Red)

×