![]() |
| Anggota Pokdarwis Kamiki saat bersama PLN cabang Dompu di Lokasi Wisata Kaniki |
BIMA, TM – Polemik pemanfaatan jaringan listrik di kawasan Pantai Pasir Putih Kaniki, Desa Boro, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, mulai memanas. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pantai Pasir Putih Kaniki mendesak PT PLN (Persero) Cabang Dompu segera mencabut sambungan listrik yang diduga dialihkan untuk kepentingan usaha peternakan ayam petelur milik seorang pengusaha.
Desakan tersebut secara resmi disampaikan Pokdarwis kepada PLN Dompu pada 7 November 2026. Mereka menilai pemanfaatan jaringan listrik itu tidak sesuai dengan tujuan awal pengajuan perluasan jaringan, yakni untuk menunjang kebutuhan rumah tangga masyarakat dan pengembangan kawasan pariwisata Kaniki.
Ketua Pokdarwis Pantai Pasir Putih Kaniki, Kadri, menegaskan bahwa perluasan jaringan listrik tersebut merupakan hasil permohonan masyarakat melalui Pokdarwis. Karena itu, menurutnya, fasilitas tersebut semestinya dimanfaatkan sesuai peruntukan awal, bukan justru digunakan untuk kepentingan bisnis perseorangan.
"Hadirnya listrik tersebut karena kami yang meminta bukan untuk kepentingan usaha salah satu oknum, melainkan untuk pengembangan pariwisata dan kebutuhan rumah tangga masyarakat sekitar," tegas Kadri.
Persoalan semakin serius setelah Pokdarwis menduga sambungan listrik tersebut tercatat sebagai pelanggan golongan rumah tangga atau nonkomersial, tetapi digunakan untuk menunjang aktivitas usaha peternakan ayam petelur.
Jika dugaan tersebut terbukti, Pokdarwis menilai perlu dilakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian administrasi, golongan tarif, serta peruntukan sambungan listrik tersebut.
![]() |
| Surat permohonan Pokdarwis |
Kadri bahkan mengungkapkan adanya dugaan ketidakberesan dalam proses pemasangan jaringan. Ia mempertanyakan mekanisme pengajuan pelanggan yang disebut tidak melalui prosedur pelanggan berstatus komersial. Selain itu, pihaknya juga menduga terdapat persoalan terkait identitas nama pelanggan yang tercatat dalam administrasi PLN.
"Kalau tidak dicabut, maka kami akan menempuh jalur hukum, karena kami menilai terdapat banyak indikasi permainan di lapangan oleh pihak PLN, mulai dari proses dan mekanisme yang tidak melalui pengajuan pelanggan dengan status komersial sampai dengan nama pelanggan yang dipalsukan," ujarnya.
Pokdarwis pun meminta PLN membuka seluruh dokumen dan proses administrasi penyambungan listrik tersebut. Mulai dari pihak yang mengajukan permohonan, identitas pelanggan yang terdaftar, hingga peruntukan resmi sambungan listrik.
"Kami meminta PLN membuka seluruh proses administrasi penyambungan, termasuk pihak yang mengajukan, identitas pelanggan, dan peruntukan sambungan," tegasnya.
Di sisi lain, Kadri menyebut pengembangan jaringan listrik menuju kawasan wisata Pantai Pasir Putih Kaniki justru mengalami hambatan. Ia menduga jalur listrik yang semestinya diteruskan hingga kawasan wisata telah dialihkan oleh seorang pengusaha berinisial S untuk memenuhi kebutuhan listrik usaha ayam petelur miliknya.
Tak hanya mempersoalkan dugaan pengalihan peruntukan, Pokdarwis juga menyoroti pemasangan kabel menuju lokasi usaha yang menurut mereka tidak melalui prosedur yang jelas.
Kabel tersebut disebut diletakkan di atas pagar kebun milik warga. Kondisi itu dinilai berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat sekaligus membahayakan keselamatan warga yang melintas menuju kawasan wisata Kaniki.
Atas persoalan tersebut, Kadri turut mendesak PLN melakukan evaluasi, pembinaan, dan penertiban terhadap petugas lapangan Unit Dompu yang bertugas di Desa Boro.
Ia mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan oknum dalam pemasangan jaringan, penjualan kabel, hingga penggunaan meteran yang disebut ilegal. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pemeriksaan dan pembuktian oleh pihak berwenang.
"Kami meminta PLN membina dan menertibkan petugas lapangan Unit Dompu yang bertugas di Desa Boro. Ada dugaan keterlibatan oknum dalam pemasangan, penjualan kabel, dan meteran ilegal," tutupnya.
Pokdarwis berharap PLN Dompu segera turun langsung melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sambungan listrik yang dipersoalkan, sekaligus memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau klarifikasi dari pihak PLN Dompu maupun pengusaha berinisial S terkait tudingan tersebut. Ruang klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka bagi pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini. (Red)



