 |
| Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Mahasiswa Soromandi Mataram kembali menggelar aksi simbolik di depan Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), |
Mataram, TM – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Mahasiswa Soromandi Mataram kembali menggelar aksi simbolik di depan Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (1/6) dini hari. Aksi yang berlangsung sejak pukul 01.00 hingga 02.00 WITA tersebut dilakukan secara unik melalui siaran langsung (live) di media sosial, disertai orasi terbuka sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menyoroti ketimpangan pembangunan infrastruktur, khususnya kondisi jalan di Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, yang dinilai belum mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Provinsi NTB.
Salah satu massa aksi menegaskan bahwa protes yang dilakukan memiliki dasar yang jelas. Mereka menilai pemerintah gagal membaca kebutuhan mendasar masyarakat Soromandi yang selama ini terus disuarakan, namun belum mendapat respons yang memadai.
“Protes ini bukan tanpa dasar. Semua berangkat dari kegagalan Pemerintah Provinsi NTB dalam membaca kebutuhan dasar masyarakat Soromandi yang telah lama diabaikan. Berkali-kali kami melakukan aksi, namun tidak ada tanggapan serius dari Gubernur NTB. Kami menilai kondisi ini sebagai bentuk pengabaian terhadap daerah kami selama bertahun-tahun,” ujar salah satu peserta aksi.
Mahasiswa juga menyoroti kebijakan penganggaran infrastruktur jalan pada Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan data yang mereka himpun, Pemerintah Provinsi NTB mengalokasikan anggaran sebesar Rp86,44 miliar melalui APBD untuk pembangunan dan peningkatan sejumlah ruas jalan. Namun, tidak ada satu pun alokasi yang ditujukan untuk ruas jalan di Kecamatan Soromandi.
Adapun anggaran tersebut tersebar pada tiga ruas jalan, yakni:
- Ruas Jalan Lendang Luar–Lunyuk, Kabupaten Sumbawa sebesar Rp19,44 miliar;
- Ruas Jalan Simpang Tano–Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp39 miliar;
- Ruas Jalan Tanjung Geres–Pohgading, Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp28 miliar.
Selain itu, mahasiswa juga mengkritisi usulan Pemerintah Provinsi NTB melalui skema Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) Tahun 2026 yang kembali tidak memasukkan Soromandi sebagai prioritas pembangunan.
Dalam skema tersebut, pemerintah mengusulkan dua ruas jalan dengan total anggaran sekitar Rp107 miliar, yaitu:
- Ruas Jalan Pemenang–Kebon Ayu–Lembar senilai Rp86 miliar;
- Ruas Jalan Labuhan Lombok–Sembelia senilai Rp21 miliar.
Koordinator aksi, Furkan Y.K., menyatakan bahwa kondisi tersebut semakin memperkuat kekecewaan masyarakat Soromandi terhadap arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah yang dinilai belum merata.
“Situasi ini menambah kekecewaan kami terhadap watak kepemimpinan yang lebih banyak membangun narasi di ruang publik, tetapi belum mampu menjawab kebutuhan mendasar masyarakat di daerah yang selama ini mengalami keterisolasian akibat buruknya infrastruktur jalan,” tegasnya.
Melalui aksi simbolik ini, Mahasiswa Soromandi berharap Pemerintah Provinsi NTB segera memberikan perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur jalan di wilayah mereka. Mereka menilai akses transportasi yang layak merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting, tidak hanya untuk mobilitas masyarakat, tetapi juga sebagai penunjang utama aktivitas ekonomi, pendidikan, serta pelayanan publik.
Aksi dini hari tersebut menjadi bentuk peringatan sekaligus refleksi bahwa ketimpangan pembangunan masih menjadi persoalan nyata yang dirasakan masyarakat di wilayah timur Pulau Sumbawa. (Red)
