 |
| Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) NTB, Surya Bahari, |
Mataram, TM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merespons menguatnya aspirasi pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) dengan menyiapkan forum dialog yang melibatkan tokoh masyarakat dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
Langkah ini diambil menyusul gelombang aksi demonstrasi yang terjadi di sejumlah daerah pada Selasa (2/6/2026), yang kembali mengangkat tuntutan pemekaran wilayah tersebut.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) NTB, Surya Bahari, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut akan menghadirkan perwakilan tokoh dari Bima, Dompu, Sumbawa, serta tokoh-tokoh dari Pulau Lombok. Namun, pelaksanaannya akan dilakukan setelah situasi dinilai kondusif.
“Pertemuan ini menjadi ruang dialog untuk menyerap dan mendudukkan aspirasi masyarakat secara bersama,” ujar Surya Selasa (2/6/2026) dilansir Info lombok.
Ia menegaskan bahwa tuntutan pembentukan PPS merupakan aspirasi yang sah dalam sistem demokrasi. Meski demikian, proses pembentukan daerah otonomi baru tidak bisa dilakukan secara instan dan harus mengikuti prosedur serta mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Semua ada aturannya. Mekanisme pembentukan daerah baru harus melalui tahapan yang jelas sesuai regulasi yang berlaku,” tegasnya.
Pemprov NTB juga mengimbau masyarakat agar menyampaikan aspirasi secara damai dan tidak mengganggu aktivitas publik maupun pelayanan umum. Stabilitas daerah, menurutnya, menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, masyarakat diminta untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang beredar di media sosial, terutama dari sumber yang tidak jelas dan berpotensi memanfaatkan isu PPS untuk kepentingan tertentu.
Surya menambahkan, pemerintah tidak melarang aksi penyampaian pendapat di muka umum, namun mengingatkan agar kegiatan tersebut tetap memperhatikan kepentingan umum, termasuk kelancaran distribusi logistik, operasional ambulans, serta layanan publik lainnya.
“Silakan menyampaikan aspirasi, tapi jangan sampai mengganggu layanan vital bagi masyarakat,” pungkasnya. (Red)
