 |
| HIMSI saat audensi dengan pemerintah Provinsi NTB |
Mataram, TM – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Soromandi Mataram (HIMSI Mataram) menggelar aksi unjuk rasa menuntut perbaikan jalan rusak di Kecamatan Soromandi yang telah puluhan tahun tak tersentuh perbaikan maksimal. Aksi tersebut diterima langsung oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Dalam pertemuan tersebut, hadir Staf Ahli Gubernur NTB Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Sosial Kemasyarakatan Setda NTB, Yusron Hadi, Kepala Dinas PUPRPKP NTB Lalu Kusuma Wirajaya, serta Kabid Bina Marga Rizali Amin.
Koordinator Umum Aksi HIMSI Mataram, Furkan YK, menegaskan bahwa tuntutan utama mahasiswa adalah perbaikan jalan rusak yang telah berlangsung lebih dari 30 tahun di wilayah Soromandi.
Menurutnya, kondisi jalan yang memprihatinkan sangat berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat, terutama distribusi hasil pertanian seperti jagung.
“Bulan kemarin terjadi dua kecelakaan truk pengangkut jagung. Kami tidak ingin kejadian serupa terus berulang hanya karena jalan rusak,” tegas Furkan.
Ia juga menilai, sebagai daerah dengan potensi produksi hasil pertanian yang tinggi, Soromandi seharusnya mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan.
Menanggapi tuntutan tersebut, Staf Ahli Gubernur NTB, Yusron Hadi, menyampaikan apresiasi atas peran mahasiswa dalam mengawal pembangunan daerah.
Ia mengungkapkan bahwa pemerintah telah menerima aspirasi terkait kerusakan jalan sepanjang kurang lebih 18 kilometer di Soromandi, dan akan menindaklanjutinya melalui dinas teknis.
“Secara teknis, Kadis PUPRPKP dan jajaran akan menjelaskan langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPRPKP NTB, Lalu Kusuma Wirajaya, menjelaskan bahwa proses perbaikan membutuhkan kelengkapan administrasi dan tahapan yang tidak bisa dilakukan secara instan.
“Tanpa maksud menunda, ini memang membutuhkan waktu dan kesabaran. Namun kami berkomitmen agar perjuangan masyarakat Soromandi bisa segera direalisasikan,” katanya.
Dari sisi teknis, Kabid Bina Marga PUPRPKP NTB, Rizali Amin, menyebut ruas jalan Bajo–Sampungu menjadi salah satu prioritas utama yang diusulkan melalui skema Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
Ia menyebut, total anggaran yang diajukan untuk penanganan menyeluruh ruas tersebut mencapai sekitar Rp48 miliar.
“Ruas Bajo–Sampungu masuk tiga besar prioritas yang kami usulkan. Nilainya sekitar Rp48 miliar, dan kami mohon dukungan serta kesabaran masyarakat,” jelasnya.
Rizali menambahkan, pengusulan melalui skema Inpres dilakukan karena keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Proses penginputan usulan tersebut dijadwalkan paling lambat pada 12 Juni 2026.
Menurutnya, langkah ini diambil agar penanganan jalan tidak lagi bersifat tambal sulam, melainkan dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Kami ingin perbaikan total, bukan sekadar penanganan sementara,” tegasnya. (Red)
