 |
| Tambora Media / AI |
Kota Bima, TM - Gelombang aspirasi pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) kembali menguat. Aliansi PPS Kota Bima menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pertamina Bima, Selasa (2/6/2026), sebagai bentuk desakan kepada Pemerintah Pusat agar segera merealisasikan pembentukan daerah otonomi baru tersebut.
Dalam aksi yang berlangsung tertib itu, massa menyuarakan tuntutan kepada Pemerintah Pusat, Kementerian Dalam Negeri, serta Komisi II DPR RI untuk segera mengambil langkah konkret terkait pembentukan PPS yang telah lama diperjuangkan masyarakat Pulau Sumbawa.
Koordinator aksi menegaskan bahwa pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa bukan sekadar wacana politik, melainkan kebutuhan strategis guna mempercepat pemerataan pembangunan. Selain itu, pemekaran dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
“Pulau Sumbawa sudah sangat layak menjadi provinsi baru. Ini demi keadilan pembangunan dan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat,” tegas salah satu orator dalam aksi tersebut.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan, Aliansi PPS Kota Bima menyampaikan sejumlah poin penting, di antaranya mendesak Pemerintah Pusat segera mencabut moratorium pemekaran daerah, menetapkan Pulau Sumbawa sebagai daerah otonomi baru, serta melakukan peninjauan langsung terhadap kesiapan wilayah.
Massa juga menyoroti adanya dugaan standar ganda dalam proses penetapan daerah baru dan menolak segala bentuk diskriminasi terhadap perjuangan masyarakat Pulau Sumbawa.
Sepanjang aksi, peserta terus mengumandangkan seruan “PPS Harus Jadi!” sebagai simbol tekad dan harapan agar aspirasi mereka segera mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Aksi tersebut sempat menyebabkan kemacetan arus lalu lintas di sekitar lokasi. Namun, kondisi kembali normal setelah aparat melakukan pengaturan lalu lintas.
Aliansi PPS Kota Bima berharap perjuangan panjang ini segera membuahkan hasil, sehingga masyarakat Pulau Sumbawa dapat merasakan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan secara nyata. (Red)
