 |
| Selwan DPRD Kabupaten Bima, Nurdin |
KOTA BIMA, TM – Polemik tunggakan iuran distribusi sampah yang menyeret kantor DPRD Kabupaten Bima akhirnya mendapat respons resmi. Sekretaris DPRD Kabupaten Bima, Nurdin, menegaskan bahwa selama ini pihaknya tidak pernah menerima penagihan langsung dari instansi terkait.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul sorotan publik terhadap menumpuknya sampah di depan kantor DPRD Kabupaten Bima yang berlokasi di Kelurahan Penatoi, Kota Bima. Kondisi tersebut bahkan sempat viral di media sosial dan menuai keluhan warga karena dinilai mengganggu kebersihan serta mencoreng wajah pelayanan publik.
“Semestinya pihak dinas berkoordinasi dengan kami. Ini kan soal penagihan, tentu ada tanggung jawab dari dinas. Selama ini tidak ada yang datang untuk menagih,” ujar Nurdin saat dikonfirmasi, Jumat (22/5/2026).
Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima mengungkap bahwa kantor DPRD Kabupaten Bima bersama kantor Dinas PUPR Kabupaten Bima yang masih beroperasi di wilayah Kota Bima telah menunggak iuran distribusi sampah sejak pertengahan tahun lalu. Nilai iuran tersebut tercatat sebesar Rp25 ribu per bulan.
DLH juga memastikan bahwa tumpukan sampah di lokasi tersebut bersumber dari aktivitas perkantoran DPRD Kabupaten Bima yang hingga kini masih beroperasi di wilayah administrasi Kota Bima.
Situasi ini memunculkan pertanyaan publik terkait lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah, terutama dalam pengelolaan layanan dasar seperti persampahan.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas PUPR Kabupaten Bima belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tunggakan iuran tersebut.
Polemik ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki komunikasi lintas instansi, agar pelayanan publik tidak terganggu dan persoalan serupa tidak kembali terulang. (Red)
