-->
×

Rehab TK Boro 2 Rp196,8 Juta Disorot, Diduga Tak Sesuai Anggaran dan Pekerjaan Terhenti

Wednesday, May 13, 2026 | May 13, 2026 WIB | 2026-05-13T03:40:01Z
Proyek rehabilitasi Taman Kanak-Kanak (TK) Boro 2 di Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima,

 

Bima, TM — Proyek rehabilitasi Taman Kanak-Kanak (TK) Boro 2 di Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, dengan nilai kontrak sebesar Rp196.800.000 yang bersumber dari APBD Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2025, menjadi sorotan. Pasalnya, pekerjaan tersebut diduga tidak sesuai dengan perencanaan awal dan hingga kini belum dilanjutkan.


Pelaksana proyek, Ida, mengungkapkan bahwa pelaksanaan di lapangan tidak sepenuhnya mengikuti anggaran yang telah ditetapkan. Ia menyebut, kegiatan yang seharusnya berupa rehabilitasi justru berubah menjadi pembangunan baru.


“Pekerjaan ini tidak sesuai dengan anggaran. Harusnya renovasi, tapi di lapangan kita bangun baru, hanya dinding saja yang masih menggunakan bangunan lama,” ujarnya.


Selain itu, Ida juga mengakui adanya ketidaksesuaian antara gambar perencanaan dengan realisasi di lapangan. Dalam gambar proyek, tercantum pembangunan satu unit WC. Namun, karena keterbatasan anggaran, fasilitas tersebut tidak dapat dikerjakan.


“Memang ada bangunan WC dalam gambar, tapi karena anggaran minus, tidak bisa dikerjakan. Bahkan saya sempat menggunakan anggaran pribadi. Akhirnya saya koordinasi dengan pihak Dikpora untuk menghentikan pekerjaan sesuai kemampuan anggaran yang ada,” jelasnya.


Ia menambahkan, masih banyak item pekerjaan lain yang seharusnya diselesaikan, seperti pemasangan plafon di bagian luar bangunan. Namun, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama sehingga pekerjaan tidak dapat dituntaskan.


“Sebenarnya masih banyak yang harus dikerjakan, terutama plafon bagian luar. Tapi anggarannya tidak cukup,” tambahnya.


Berdasarkan keterangan dari pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora), pekerjaan proyek tersebut direncanakan akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.


Kondisi ini memunculkan pertanyaan terkait perencanaan dan pengelolaan anggaran proyek, serta mendorong perlunya transparansi dari pihak terkait agar tidak menimbulkan kerugian dan polemik di tengah masyarakat. (Red

×