 |
| Pemerintah Kabupaten Bima kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 |
BIMA, TM — Pemerintah Kabupaten Bima kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Provinsi NTB, Suparwadi, dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-NTB Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung pada Senin (25/5) di aula kantor BPK NTB.
Capaian ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Bima, sekaligus menandai keberhasilan kedua di masa kepemimpinan Bupati Bima Ady Mahyudi bersama Wakil Bupati dr. H. Irfan Zubaidy.
Dalam keterangannya, Bupati Ady Mahyudi menyampaikan bahwa raihan opini WTP tersebut merupakan hasil kerja keras dan komitmen seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengelola keuangan daerah secara profesional dan akuntabel.
“Predikat WTP yang diberikan hari ini merupakan buah dari kerja keras seluruh ASN yang telah bekerja luar biasa dalam mengelola keuangan daerah,” ungkapnya.
Bupati juga menegaskan bahwa capaian ini bukan sekadar prestasi administratif, melainkan bentuk nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan bertanggung jawab.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa raihan WTP ke-11 ini menjadi kado istimewa menjelang peringatan Hari Jadi Bima ke-386 yang akan diperingati pada 5 Juli 2026 mendatang.
Sementara itu, Kepala BPK Provinsi NTB, Suparwadi, dalam sambutannya menjelaskan bahwa opini WTP diberikan berdasarkan sejumlah indikator penting, di antaranya kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.
“Pemerintah daerah dituntut untuk senantiasa mengelola APBD secara teliti, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya di hadapan para kepala daerah dan pejabat terkait se-NTB.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bima didampingi oleh Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi, Sekretaris DPRD Nurdin, Inspektur Kabupaten Bima Iwan Setiawan, Kepala BPKAD Aries Munandar, serta sejumlah pejabat lainnya.
Dengan capaian ini, Pemerintah Kabupaten Bima diharapkan mampu terus mempertahankan konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. (Red)
