 |
| Kepala Bagian Prokopim, Suriyadin |
BIMA, TM – Kabar baik bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Bima. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) memastikan bahwa proses pencairan gaji PPPK formasi penuh waktu (PW) mulai berjalan dan telah diajukan oleh sejumlah perangkat daerah.
Kepala Bagian Prokopim, Suriyadin, mengungkapkan bahwa hingga saat ini sudah banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun unit kerja yang mengajukan pencairan gaji PPPK.
“Alhamdulillah, sudah banyak perangkat daerah/unit kerja yang mengajukan pencairan (anfrah) gaji PPPK PW,” ujarnya.
Ia menjelaskan, proses pengajuan tersebut menunjukkan adanya progres positif dalam pemenuhan hak-hak PPPK, meskipun masih dilakukan secara bertahap sesuai dengan mekanisme administrasi dan keuangan daerah.
Adapun perangkat daerah dan unit kerja yang telah mengajukan pencairan gaji PPPK PW antara lain:
Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar)
Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbang)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Sekretariat DPRD
Dinas Koperasi
Kecamatan Monta
Kecamatan Ambalawi
Sekretariat Daerah (Setda)
Bappeda
Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
DPMDes (Bpmdes)
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Dinas Peternakan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dinas Perikanan
Dinas Pekerjaan Umum (PU)
Dinas Kominfo
Dinas Perpustakaan (Parpus)
Dinas Pariwisata
DKP
BPBD
Kecamatan Wera
Kecamatan Sape
Kecamatan Wawo
Kecamatan Donggo
Kecamatan Lambu
Kecamatan Woha
Kecamatan Bolo
Kecamatan Madapangga
Kecamatan Palibelo
Kecamatan Soromandi
Dinas Pertanian
Dengan banyaknya OPD yang telah mengajukan pencairan, diharapkan proses pembayaran gaji PPPK dapat segera terealisasi dalam waktu dekat.
Pemerintah daerah juga terus mendorong perangkat daerah lainnya yang belum mengajukan agar segera menyelesaikan administrasi, sehingga seluruh PPPK dapat menerima haknya tanpa keterlambatan.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal. (Red)
