 |
| Sekda Bima saat Audensi dengan PMW |
BIMA, TM – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), akhirnya mencapai kesepakatan dengan Persatuan Mahasiswa Woha (PMW) terkait penanganan persoalan sampah dan perbaikan infrastruktur di Kecamatan Woha.
Kesepakatan tersebut lahir dalam audiensi yang berlangsung pada Rabu (13/5/2026), dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima, Adel Linggi Ardi, bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam pertemuan itu, Pemda Bima menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai tuntutan yang disampaikan PMW, khususnya terkait pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Oi U’a, Desa Waduwani, yang selama ini menjadi sorotan.
Komitmen tersebut dituangkan dalam surat kesepakatan resmi yang ditandatangani oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bima Sukarman, Kabid Penataan Lingkungan Arifurrahman, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Muhammad Farid Wajdi, serta Sekda Kabupaten Bima Adel Linggi Ardi.
Sekda Bima, Adel Linggi Ardi, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,2 miliar untuk mendukung operasional pengolahan sampah, khususnya melalui pembangunan gardu listrik di kawasan TPS Oi U’a.
“Program ini direncanakan akan dikerjakan pada tahun 2026 melalui anggaran perubahan. Saat ini masih dalam tahap perencanaan oleh Bappeda,” jelas Adel.
Menurutnya, keberadaan gardu listrik sangat penting guna menunjang operasional mesin pengolahan sampah yang diharapkan mampu mengurangi penumpukan sampah di wilayah Woha.
Selain itu, Pemda Bima juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp150 juta melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk perawatan jalan menuju lokasi TPS Oi U’a.
Perbaikan akses jalan ini dinilai krusial agar proses pengangkutan dan distribusi sampah dapat berjalan lebih lancar dan efektif.
“Insyaallah perawatan jalan ini akan dieksekusi tahun ini,” tambahnya.
Kesepakatan ini menjadi langkah awal yang diharapkan mampu menjawab persoalan klasik sampah di Woha, sekaligus menunjukkan adanya sinergi antara mahasiswa dan pemerintah dalam mendorong solusi konkret bagi kepentingan masyarakat luas. (Red)
