![]() |
| Tambora Media / Al |
SUMBAWA BARAT, TM — Dukungan terhadap pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) kembali menguat dan memasuki fase konsolidasi besar. Sejumlah elemen masyarakat dari berbagai wilayah di Pulau Sumbawa dikabarkan akan menggelar aksi bertajuk “Penutupan Pelabuhan Tano” pada 2 Juni 2026 mendatang.
Aksi yang direncanakan terpusat di kawasan itu disebut sebagai bentuk tekanan moral kepada pemerintah pusat agar segera merealisasikan pembentukan PPS yang selama ini dinilai terus mengalami penundaan.
Seruan aksi yang beredar luas melalui media sosial dan berbagai grup masyarakat mengajak seluruh elemen untuk hadir sebagai wujud perjuangan bersama demi pemerataan pembangunan dan keadilan pengelolaan sumber daya daerah.
“Ini bukan sekadar aksi biasa. Ini adalah suara masyarakat yang merasa selama ini belum mendapatkan keadilan pembangunan,” demikian kutipan dalam salah satu seruan aksi yang beredar, Kamis (28/5/2026).
Massa aksi menilai bahwa Pulau Sumbawa memiliki potensi sumber daya alam yang besar, termasuk sektor pertambangan, pertanian, dan kelautan. Namun, potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.
Selain faktor ekonomi, alasan geografis juga menjadi sorotan utama. Jarak yang jauh dan rentang birokrasi yang panjang dinilai menghambat percepatan pelayanan publik serta pembangunan infrastruktur di wilayah Pulau Sumbawa.
Dengan terbentuknya PPS, masyarakat berharap adanya pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan identitas dan kemandirian daerah.
Aksi ini juga disebut akan melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh adat, pemuda, mahasiswa, nelayan, hingga pedagang. Dalam seruan tersebut, peserta aksi diimbau untuk tetap menjaga ketertiban dan melaksanakan aksi secara damai.
“Kita tidak membawa senjata, kita membawa kebenaran. Kita tidak membawa kebencian, kita membawa persatuan,” tulis seruan tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah pusat terkait tuntutan terbaru tersebut. Sementara itu, aparat keamanan diperkirakan akan melakukan pengamanan ketat mengingat Pelabuhan Tano merupakan jalur vital penghubung antara Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok.
Aksi pada 2 Juni mendatang diprediksi menjadi salah satu konsolidasi massa terbesar dalam beberapa tahun terakhir dalam perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. (Red)


