 |
| Anggota DPR RI Dapil NTB II (Pulau Lombok), Sari Yuliati. Tambora Media / Al |
Lombok, TM — Ruang digital Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam beberapa hari terakhir dipenuhi gelombang pemberitaan seragam terkait klaim capaian kinerja Anggota DPR RI Dapil NTB II (Pulau Lombok), Sari Yuliati. Fenomena ini memicu tanda tanya besar: apakah ini bentuk keberhasilan komunikasi politik, atau justru sinyal kepanikan?
Puluhan media yang secara hampir bersamaan memuat narasi serupa dinilai oleh sejumlah pengamat bukan sebagai refleksi prestasi, melainkan respons defensif yang berlebihan terhadap kritik publik.
Direktur Nasional Politik (NasPol) NTB, Ardiansyah, menilai pola komunikasi tersebut sebagai gejala “gagap politik” yang berakar dari lemahnya fondasi sosial figur.
Menurutnya, dalam perspektif sosiologi politik, fenomena ini menunjukkan tidak terbentuknya genuine political capital atau modal politik yang benar-benar tumbuh dari relasi organik dengan masyarakat.
“Ketika figur politik tidak ditopang oleh struktur akar rumput yang kuat, maka respons terhadap kritik akan cenderung reaktif. Banjir pemberitaan ini justru mengonfirmasi adanya kepanikan komunikasi politik,” tegas Ardiansyah.
Ia juga menyinggung bahwa kemunculan Sari Yuliati di panggung politik NTB tidak bisa dilepaskan dari efek “coattail”—yakni pengaruh nama besar keluarga politik sebelumnya—yang dinilai tidak cukup kuat untuk menopang legitimasi jangka panjang.
Aktivis Pemuda: Klaim Pokir Itu Biasa, Bukan Prestasi
Kritik lebih keras datang dari kalangan pemuda. Mahmud, aktivis asal Parampuan, Lombok Barat, menilai klaim keberhasilan melalui program Pokok Pikiran (Pokir) terlalu dibesar-besarkan.
Menurutnya, dana aspirasi merupakan fasilitas normatif yang melekat pada setiap anggota legislatif, sehingga tidak bisa dijadikan tolok ukur utama kinerja.
“Itu hak setiap anggota DPR. Yang harus diuji adalah sejauh mana dia memperjuangkan isu strategis daerah, bukan sekadar menyalurkan program rutin,” ujarnya.
Mahmud menyoroti minimnya kontribusi nyata dalam isu-isu krusial NTB, khususnya perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Lombok. Ia mempertanyakan peran Sari Yuliati saat berada di Komisi III DPR RI yang membidangi hukum dan HAM.
“Kasus PMI terus berulang, dari kekerasan hingga pemulangan jenazah. Apa langkah konkret yang diperjuangkan di tingkat nasional?” katanya.
Selain itu, ia juga menyinggung lemahnya daya tawar politik dalam memperjuangkan sektor riil seperti pertanian tembakau dan kesejahteraan buruh.
“Lombok ini lumbung tembakau. Tapi kita tidak melihat keberpihakan yang signifikan soal harga dan perlindungan petani maupun buruh,” tambahnya.
Krisis Representasi Organik di Tubuh Golkar NTB
Fenomena ini juga membuka kembali perdebatan lama soal krisis representasi politik di NTB, khususnya di Pulau Lombok. Ketergantungan pada figur yang tidak memiliki akar sosial kuat dinilai sebagai kelemahan struktural.
Padahal, sejumlah tokoh lokal dinilai memiliki kapasitas dan legitimasi yang jauh lebih solid, seperti:
- Baiq Isvie Rupaeda
- Mohan Roliskana
- Firadz Pariska
Ardiansyah menegaskan, momentum ini seharusnya menjadi refleksi serius bagi partai politik.
“Sudah saatnya Lombok memiliki representasi yang benar-benar organik—yang lahir dari rahim sosial masyarakat, bukan sekadar bayang-bayang nama besar masa lalu,” ujarnya.
Belajar dari Ketegasan Politik Pulau Sumbawa
Sebagai pembanding, masyarakat Pulau Sumbawa dinilai memiliki kesadaran geopolitik yang lebih kuat dalam menjaga representasi lokal.
Dalam beberapa momentum politik, publik Sumbawa menunjukkan resistensi terhadap figur non-lokal yang dianggap tidak memahami realitas daerah.
Fenomena ini menjadi cermin penting bagi Lombok: bahwa legitimasi politik tidak cukup dibangun dari citra dan publikasi, melainkan dari keterhubungan nyata dengan masyarakat.
Ujian Politik di Depan Mata
Kini, pertanyaan besar kembali ke publik Lombok: apakah akan terus mempertahankan figur dengan legitimasi yang dipertanyakan, atau mulai mendorong lahirnya representasi yang lebih autentik?
Jawabannya akan ditentukan di satu tempat yang paling menentukan dalam demokrasi—bilik suara. (Red)
