 |
| Tambora Media / AI |
MATARAM, TM — Direktur Lombok Global Institute (Logis) NTB, M. Fihiruddin, melontarkan kritik tajam terhadap Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, yang dinilai belum maksimal dalam merespons berbagai persoalan strategis di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Fihiruddin mengaku bangga NTB memiliki perwakilan di tingkat nasional. Namun, menurutnya, peran Buk Sari—sapaan akrab Sari Yuliati—lebih sering terlihat dalam kegiatan yang bersifat simbolis dibandingkan memperjuangkan isu-isu krusial seperti penegakan hukum dan konflik sosial di daerah.
“Sebagai Wakil Ketua DPR RI sekaligus anggota Komisi III yang menjadi mitra strategis Polri, seharusnya Buk Sari lebih aktif menyuarakan persoalan hukum di NTB,” tegas Fihiruddin, Sabtu (23/5/2026).
Ia juga menyinggung latar belakang politik Sari Yuliati yang dinilai turut memengaruhi posisi dan perannya saat ini. Namun demikian, Fihiruddin menekankan bahwa jabatan publik seharusnya digunakan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar menjaga eksistensi politik.
Lebih lanjut, Fihiruddin menyoroti sejumlah kasus yang menurutnya belum mendapat perhatian serius, seperti sengketa lahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika hingga dugaan kriminalisasi terhadap aktivis di NTB.
“Kasus-kasus besar seperti itu seharusnya mendapat respons cepat dari wakil rakyat di pusat. Tapi sampai sekarang, kita belum melihat sikap tegas dari Buk Sari,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan adanya dugaan praktik oknum aparat penegak hukum di NTB yang dinilai belum tersentuh perhatian serius dari politisi Partai Golkar tersebut.
Dalam kritiknya, Fihiruddin turut menyindir program-program bantuan yang selama ini kerap dilakukan, seperti pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP), bantuan alat pertanian, hingga bedah rumah.
“Kalau hanya bagi-bagi bantuan seperti itu, siapa saja bisa melakukannya selama ada fasilitas negara. Tapi masyarakat butuh lebih dari itu—yakni keberanian bersuara dan berpihak pada keadilan,” katanya.
Fihiruddin berharap ke depan Sari Yuliati dapat lebih aktif dan responsif terhadap berbagai persoalan hukum dan dugaan penyimpangan aparat di NTB, serta menunjukkan keberpihakan nyata kepada masyarakat kecil.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak DPR RI maupun Sari Yuliati belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik yang disampaikan oleh Direktur Logis NTB tersebut. (Red)
