-->

Notification

×

Utang Rp22 Miliar Membelit PT GNE, DPRD NTB Desak Audit Investigatif dan Bongkar Akar Masalah

Saturday, April 11, 2026 | April 11, 2026 WIB | 2026-04-11T03:06:24Z

Anggota Komisi III DPRD NTB, Muhamad Aminurlah

MATARAM, TM – Kondisi PT Gerbang NTB Emas (GNE) kian menjadi sorotan publik. Badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut dilaporkan terlilit utang lebih dari Rp22 miliar, namun hingga kini asal-usul dan pengelolaannya dinilai belum pernah dijelaskan secara transparan.


Anggota Komisi III DPRD NTB, Muhamad Aminurlah, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berulang kali memanggil manajemen PT GNE untuk dimintai klarifikasi. Namun, kejelasan terkait persoalan utang tersebut tak kunjung diperoleh. 


“Sudah sering dipanggil, tapi soal utang ini tidak pernah terang. Ini yang jadi persoalan serius,” tegasnya, Kamis (9/4/2026) dilansir Sumbawapost.com.


Karena itu, DPRD NTB mendesak agar segera dilakukan audit investigatif secara menyeluruh sebelum langkah restrukturisasi perusahaan dijalankan. Menurut Aminurlah, audit menjadi kunci utama untuk mengungkap akar persoalan yang selama ini tertutup.


“Audit investigatif harus jadi pintu masuk. Kita tidak bisa melangkah tanpa pijakan yang jelas,” ujarnya.


Ia menegaskan bahwa audit bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen penting untuk menelusuri aliran keuangan, pola pengelolaan, hingga mengidentifikasi kelemahan manajemen perusahaan.


Hasil audit tersebut, lanjutnya, harus menjadi dasar dalam melakukan pembenahan total, mulai dari sistem, tata kelola, hingga operasional perusahaan.


“Kalau perusahaan rugi, berarti tidak sehat. Itu harus dibongkar dulu, baru kita perbaiki secara menyeluruh,” katanya.


Aji Maman, sapaan akrabnya, juga mendorong agar audit investigatif diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi NTB sebagai pemegang saham, bahkan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit mendalam.


Tak hanya menyoroti aspek keuangan, ia juga mengkritik arah bisnis PT GNE yang dinilai menyimpang dari tujuan awal pendirian BUMD.


“Perusahaan daerah itu bukan semata-mata mengejar profit, tapi harus hadir untuk melindungi masyarakat dan mendorong kesejahteraan,” tegasnya.


Ia menilai model usaha seperti produksi paving block justru berpotensi bersaing dengan pelaku usaha kecil, bukan memberdayakan mereka.


“Kalau hanya paving block, itu malah bersaing dengan rakyat kecil. Bukan membantu, tapi berkompetisi. Ini keliru,” ujarnya.


Menurutnya, PT GNE perlu kembali pada core business yang sesuai dengan potensi ekonomi NTB, seperti sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan.


Lebih jauh, ia berharap manajemen baru tidak sekadar mengganti figur, tetapi mampu menghadirkan arah kebijakan dan terobosan baru yang lebih progresif.


“Harus ada ide dan inovasi. Jangan hanya ganti orang, tapi cara berpikirnya tetap sama,” tegasnya.


Di akhir pernyataannya, ia menekankan bahwa penyelamatan BUMD bukan hanya soal mempertahankan eksistensi perusahaan, tetapi memastikan kehadirannya memberi manfaat nyata bagi masyarakat.


“Kita ingin BUMD ini tetap hidup, tapi hidup yang benar-benar memberi manfaat,” pungkasnya. (Red)


×